Seleksi KIP Sulteng, Komisi III Dinilai Tak Profesional

-
PALU, MERCUSUAR – Calon Anggota Komisi Informasi Publik (KIP), menuding bahwa Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tidak profesional dalam menjalankan fit and propertest serta pengumuman hasil uji kelayakan anggota KIP. Calon Anggota KIP Sulteng, H Sofyan Farid Lembah mengatakan hal itu, Rabu malam (16/5/2012). Menurut dia, bagaimana bisa pengumuman anggota KIP terpilih yang seharusnya diumumkan resmi secara melembaga hanya diumumkan lewat wawacara atau pernyataan pers oknum Ketua Komisi III Deprov Sulteng. Menurut dia, Ketua Komisi III Nawawi S Kilat terlalu gegabah membocorkan hasil tes, sementara itu belum menjadi keputusan lembaga DPRD. “Kalaupun informasi itu final, sangatlah merendahkan hakekat kelembagaan Deprov karena pengumuman KIP terpilih hanya lewat wawancara. Ini jelas sebuah pelecehan,” tegas Sofyan. Dia menambahkan, seharusnya Nawawi S Kilat menahan diri menunggu pengumuman resmi DPRD yang dituangkan lewat media pers oleh Ketua Deprov Aminuddin Ponulele. “Ini namanya bocor halus, padahal beliau (Nawawi) tahu mekanisme UU Keterbukaan Informasi. Saya kecewa bukan pada hasil tapi caranya tak profesional. Sejak awal, kami meragukan pola fit and propertest yang berlarut-larut,” ungkapnya. Sebelumnya, Komisi III Deprov Sulteng, menetapkan delapan orang calon anggota KIP Sulteng yang disusun berdasarkan rangking hasil uji kepatutan dan kelayakan. Delapan nama yang lolos tersebut adalah Abbas H Rahim, SH dengan jumlah poin 10, Andi Ridwan Adam, SH (sembilan poin), Ir Syukriah, Isman SH dan Salman Hadiyanto masing-masing delapan poin. Di urutan enam dan tujuh ditempati Sofyan Farid Lembah dan Aman Djuhali, SE, MM dengan tujuh poin sedangkan urutan ke delapan Yanto Zakariah Pusung dengan enam poin. Ketua Komisi III Nawawi S Kilat mengatakan, dari delapan nama yang lolos tersebut hanya lima yang akan duduk sebagai komisioner KIP sementara tiga lainnya calon pengganti. "Hasil ini kami sampaikan lagi ke pimpinan DPRD. Nanti di sana yang akan menentukan," kata Nawawi, Senin (14/5). Nawawi mengatakan delapan calon anggota komisioner tersebut dipilih melalui voting yang dihadiri oleh 10 anggota Komisi III. Masing-masing anggota komisi, kata Nawawi, memberikan penilaian yang berbeda berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan. "Penilaian ini sudah cukup demokratis dan terbuka," katanya. Nawawi mengatakan bahwa Komisi III siap mempertanggungjawabkan seluruh proses uji kepatutan dan pemberian nilai atas 14 nama calon anggota KIP yang diajukan tim seleksi ke DPRD. Sementara itu dari dua nama yang diajukan eksekutif ke DPRD hanya satu yang lolos sehingga anggota KIP nantinya hanya ada satu wakil dari pemerintah daerah. GUS/TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya