RSBI Jangan Asal Pungut

-
PUNGUTAN yang dilakukan sekolah saat pendaftaran siswa baru mendapat perhatian dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, I Nyoman Slamet. Dikatakan Nyoman, sekolah tidak boleh melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. “Termasuk RSBI, tidak boleh melakukan pungutan tanpa dasar hukum. Keputusan sekolah dengan persetujuan komite tidak cukup kuat dijadikan landasan untuk melakukan pungutan, sumbangan pembangunan atau apapun bahasanya,” kata Nyoman, Rabu (20/6). Setidaknya menurut Nyoman, payung hukum melakukan pungutan harus dari walikota atau bupati dimana sekolah itu berada. “Seringkali pungutan atau sumbangan didasarkan pada keputusan bersama sekolah dan komite. Salahsatu fungsi komite sekolah adalah menggalang dana masyarakat, baik perseorangan, dunia usaha maupun pemerintah dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi kekurangan anggaran tidak mesti dipungut dari siswa,” paparnya. Menurutnya, pemerintah pun secara nyata melegalisasi pungutan yang dilakukan pihak sekolah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 dimana Pasal 16 ayat (1) menyatakan perihal kesediaan peserta didik mulai jenjang SD sampai SMA membayar pungutan untuk menutupi biaya operasional RSBI. Permendiknas ini lanjut Nyoman bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan pendidikan harus berkeadilan dan sekurang-kurangnya pemerintah menyediakan alokasi anggaran 20 persen dari total APBN dan APBD. Bahkan secara tegas Pembukaan UUD 1945 mengamanahkan tanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa pada penyelenggara Negara. “Legalisasi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah RSBI untuk mematok tarif tinggi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Pasal pungutan ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya. Saat ini telah dilakukan gugatan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur RSBI. Saya kira sangat bijak, jika pihak sekolah hati-hati melakukan pungutan atas dasar Permendiknas 78,” katanya. Dia menambahkan, pasal pungutan inilah yang telah mempengaruhi secara psikologis masyarakat yang tak mampu secara ekonomi untuk mendaftar di sekolah RSBI. Peraturan bahwa RSBI juga menyediakan alokasi 20 persen bagi kalangan yang tak mampu secara ekonomi, ternyata tak sesuai dengan realitas di lapangan. “Peserta didik atau orang tua peserta didik yang tak mampu secara ekonomi, secara nyata enggan masuk RSBI karena pihak sekolah telah mematok tarif yang tinggi terlebih dahulu. Akibatnya, RSBI seringkali hanya dimasuki oleh orang-orang yang mampu saja secara ekonomi,” ungkapnya. Kadis Pendidikan Daerah (Dikda) Sulteng, Abubakar Almahdali membenarkan jika banyak orang tua siswa mengeluhkan besarnya pungutan masuk sekolah. Padahal semua sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang keras menerima pungutan mulai dari proses pendaftaran hingga pendaftaran ulang. Sedangkan untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasinal (RSBI), hingga saat ini diperbolehkan menerima pungutan hanya saja tidak mengikat dan budjetnya tidak dipatok. Malahan kuota murid yang tak mampu pada RSBI dianggarkan sebanyak 20 persen. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk itu, sekolah jangan asal memungut,” tegasnya. “Jika ada Kepala Sekolah yang masih memberlakukan itu (pungutan dalam jumlah besar) tolong diinformasikan ke kami supaya Dikda akan melakukan survey dan monitoring. Kami harapkan agar semua sekolah dalam penerimaan murid ini berlaku bijak dan bermutu,”tandasnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya