Rp52,7 Miliar Gaji Pegawai Sulteng Tidak Terserap

-
SEKIRA Rp52,7 miliar anggaran untuk gaji pegawai pada APBD Sulteng 2011 tidak terserap. Kelebihan anggaran itu dinilai terlalu besar dan mengindikasikan perhitungan anggaran pegawai di lingkup Pemprov Sulteng tidak akurat. Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Sonny Tandra, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Deprov untuk tindaklanjut LHP BPK Tahun 2011, beberapa waktu lalu. “Ini ada yang agak janggal, kenapa yang tidak terserap sedemikian besar. Padahal jumlah pegawai itu datanya jelas, golongan dan eselonnya jelas, daftar gajinya jelas. Kita juga bisa hitung berapa kenaikkan untuk kenaikkan pangkat dan seterusnya. Dalam aturan jelas, accres gaji pegawai yang diperbolehnya maksimal hanya 2,5 persen dari total anggaran gaji pegawai,” kata Sonny. Dikatakan Sonny, jumlah pegawai Pemprov Sulteng 7.201 dengan anggaran sekira Rp350 miliar. Dengan accres 2,5 persen, seharusnya anggaran bisa ditambah sekira Rp8 miliar. “Kalau kelebihannya limapuluhan miliar, kira-kira apa dasar perhitungannya dan untuk apa?” heran Sonny. Olehnya Sonny meminta Pemprov Sulteng untuk anggaran tahun 2013, lebih teliti dalam penganggaran gaji pegawai. “Jika anggaran Rp50 miliar diperuntukkan bagi program dan kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat tahun 2011 lalu, hasilnya sudah bisa dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan atau program pemberdayaan masyarakat,” katanya. Terpisah Ketua Komisi III Deprov Asgar Djuhaepa, mendukung pernyataan Sonny agar accres gaji pegawai tahun 2013 tidak melebihi 2,5 persen. Hal itu menurut Asgar diatur secara tegas dalam Permendagri No.37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD. “Kita akan tegas dalam pembahasan anggaran, agar gaji pegawai tidak melebihi accres 2,5 persen,” katanya, kemarin. Dikatakan Asgar, komisinya akan menolak pembahasan RAPBD dengan mitra kerja, jika tidak disertai rencana kerja anggaran (RKA). Selama ini kata Asgar, RKA tidak muncul dalam pembahasan APBD. Pembahasan hanya menyertakan kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas dan plafon anggaran (PPA). “Ini bertentangan dengan Inpres No. 17 tahun 2011 tentang transparansi. Harus ada RKA dan silahkan publik ikut melihat dan menilainya,” tegasnya. Selain soal gaji pegawai, asgar juga menyoroti adanya perbedaan antara plafon anggaran dan perinciannya dalam PPAS. Dicontohkan Asgar, plafon anggaran Badan Lingkungan Hidup Rp8 miliar. Namun dalam perincian program dan kegiatan, setelah dihitung hanya Rp6 miliar. “Ini juga terjadi di instansi lain semisal PU. Kami akan minta ini diperbaiki dan ditunjukkan RKA-nya,” kata politisi PPP itu. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya