Program Provinsi Kurang Koordinasi

-
TOLITOLI, MERCUSUAR-Beberapa program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi di Kabupaten Tolitoli, kurang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan jajaran Pemkab Tolitoli, saat melakukan koordinasi dan komunikasi dalam daerah (17/5/2012). Di depan Sekkab Tolitoli Nurdin HK dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Tolitoli, Wakil Ketua Komisi IV Deprov Mulyani Ladwan mengatakan, pelaksana program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi wajib berkoordinasi dengan Pemkab atau instansi teknis yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. “Memang kadang seperti itu. Keluhan seperti ini sering muncul karena kurangnya koordinasi ke kabupaten. Ini akan jadi catatan kami dan menjadi bahan evaluasi,” kata Muly. Contoh kurangnya koordinasi diantaranya, ketika anggota Komisi II Zainal Daud menanyakan besaran dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Tolitoli. Pemkab tidak mengetahui secara persis DBH yang jadi haknya untuk tahun 2012. “Padahal itu penting, karena DBH harus masuk dalam struktur APBD Tolitoli pada sisi penerimaan atau pendapatan tahun 2012,” kata Zainal. Malah Pemkab Tolitoli juga tidak mengetahui secara persis alasan DBH tahun 2010 yang baru diluncurkan tahun 2012. “Saya berharap, Pemkab Tolitoli proaktif dan jangan hanya menunggu soal yang satu (DBH) ini. Selain klarifikasi pada Pemprov juga perlu disampaikan pada kami anggota dewan dari Dapil Tolitoli, agar kita bisa bantu dan perjuangkan,” ujarnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya