PPAS 2013, Anggaran Infrastruktur 28 Persen

-
PALU, MERCUSUAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2013 dengan target alokasi anggaran hingga 28 persen dari belanja langsung. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, Patta Tope, di Palu, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut untuk memperlebar pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. "Kalau mau pendapatan masyarakat merata maka infrastruktur harus dibangun terutama jalan ke kantong-kantong produksi," kata Patta Tope. Guru besar ekonomi di Universitas Tadulako itu mengatakan, pemerintah akan menargetkan alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut hingga mencapai 28 persen dari total belanja langsung pada Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2013. Patta Tope mengatakan, target belanja langsung 2013 nanti mencapai Rp1,088 triliun dari Rp2,1 triliun rencana APBD. Dia mengatakan, hingga saat ini masih banyak jalan, jembatan dan irigasi yang harus dibangun sehingga bisa memperlebar pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di sektor pertanian. "Kalau kita bangun jalan dan jembatan semua lapisan masyarakat akan menikmati," katanya. Menurut Patta Tope, jalan yang buruk berpengaruh terhadap ongkos produksi sehingga masyarakat akan mengeluarkan ongkos yang mahal. Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga akan menggenjot pembangunan di bidang agrobisnis mengingat nilai tukar petani (NTP) di daerah ini masih rendah atau kurang dari 100 persen per tahun. Dia mengatakan pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran di sektor ini hingga mencapai 20 persen dari belanja langsung. Menurut Patta Tope meskipun ekonomi makro di Sulawesi Tengah pada 2011 relatif lebih baik tetapi pendapatan petani masih terus tertekan. Pemerintah daerah Provinsi merencanakan APBD 2013 mencapai Rp2,1 triliun. Sumber pendapatan tersebut antara lain bersumber dari dana perimbangan Rp1,146 triliun, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp87,26 miliar, Dana Alokasi umum Rp1,01 triliun dan Dana Alokasi Khusus Rp48,43 miliar. Selebihnya pendapatan daerah yang sah Rp369 miliar yang terdiri dari dana hibah sebesar Rp7,25 miliar dan dana penyusian otonomi daerah khusus dana biaya operasional sekolah Rp361,8 miliar. TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya