Pemprov Diminta Tangani Abrasi Pantai Lamala

-
PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng diminta segera menangani abrasi pantai yang terjadi di Desa Pondan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Permintaan itu disampaikan masyarakat pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, saat reses di desa tersebut akhir pekan lalu. Diungkapkan Markus yang turun langsung meninjau lokasi, abrasi sepanjang 1,5 Km telah mengancam jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Luwuk-Balantak. “Kalau air pasang, air laut naik ke jalan dan rumah penduduk. Sepanjang jalan itu juga tidak ada tanggul penahan ombak atau air pasang,” kata Markus, kemarin. Menurut penuturan warga pada Markus, kondisi itu telah lama berlangsung. Namun tiga tahun terakhir, kondisinya makin meresahkan warga yang bermukim di sepadan pantai Desa Pondan. “Sampai kini belum ada penanganan serius dari Pemprov maupun Pemkab Banggai. Padahal masyarakat telah mengusulkannya melalui Musrenbang Desa maupun Kecamatan. Masyarakat juga mengatakan, telah ada Tim dari PU Banggai melihat situasi disana, tapi tindaklanjutnya tidak diketahui, karena faktanya belum ada penanganan sampai sekarang,” ujarnya. Masyarakat imbuh Markus, meminta tahun depan tidak lagi dilakukan Musrenbang karena dinilai tidak membawa manfaat. Anggaran Musrenbang sebaiknya dialihkan untuk pembuatan tanggul. “Pernyataan ini bentuk kekecewaan masyarakat, karena aspirasi mereka dalam Musrenbang tidak ada tindaklanjutnya. Saya kira pemerintah berkewajiban menyahuti keluhan ini,” tekan politisi PDS itu. Markus berharap, aspirasi masyarakat ini bisa dianggarkan dalam Perubahan APBD 2012 atau APBD 2013. “Karena posisinya mengancam jalan provinsi, saya berharap ini bisa ditindaklanjuti di Perubahan APBD 2012 atau selambat-lambatnya APBD 2013. Jika perlu, kita bisa gunakan dana tanggap darurat, karena abrasi pantai bisa masuk kategori bencana,” kata Markus. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya