Pemekaran PU, Pemerintah Diminta Mengkaji Secara Serius

-
PALU, MERCUSUAR - Pemerintah diminta melakukan kajian secara serius dan komprehensif atas rencana pemekaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi beberapa instansi. Saran tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu. “Pemekaran PU menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Sumberdaya Air dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang harus dikaji secara komprehensif. Salahsatu yang paling mendasar adalah pembiayaan. Saya mengapresiasi pemekaran dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja bidang ke-PU-an dalam menunjang visi-misi Gubernur. Namun harus diingat, pemekaran dinas bukan saja melahirkan struktur birokrasi baru dengan eselonisasi pegawai setingkat lebih tinggi, yang saat ini ada di bidang-bidang, tetapi juga mengakibatkan pembengkakan biaya yang cukup besar,” ujar Brant, kemarin (31/5). Brant juga mempertanyakan alasan pemekaran, pemerintah ingin mendapatkan tambahan kucuran APBD dari pemerintah pusat. “Pertanyaannya, jika pemerintah tidak mampu mendapatkan kucuran anggaran secara signifikan, tentu kegiatan di ketiga dinas baru tersebut tidak ada. Pada satu sisi pembiayaan aparatur atau pegawai tetap jalan. Kita tidak ingin struktur APBD kedepan lebih besar biaya pegawai daripada biaya yang bertalian langsung dengan pembangunan dan masyarakat,” kata Brant. Terkait rencana pemekaran tersebut, Badan Legislasi (Banleg) lanjut Brant, telah melakukan studi kelayakan ke daerah lain. Sebagai perbandingan, di Provinsi Banten yang memiliki APBD jauh lebih besar dari Sulteng hanya membagi bidang ke-PU-an menjadi dua dinas. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya