Naikkan Gaji PNS

-
PALU, MERCUSUAR- Pengurangan biaya perjalanan dinas bagi pejabat Negara, daerah dan PNS yang dianjurkan Presiden SBY mendapat tanggapan dari anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Suprapto Dg Situru dari Fraksi PAN Deprov Sulteng mengatakan, seruan Presiden untuk membatasi biaya perjalanan dinas, harus dibreak down dalam bentuk kebijakan hingga ke pemerintah daerah. “Saya setuju saja biaya perjalanan dinas dibatasi, namun gaji pejabat dan PNS sebaiknya dinaikkan,” katanya, kemarin (29/5). Penaikan gaji ujar Prapto, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS. “Pegawai lebih terpacu untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada publik. Pegawai juga diharapkan tidak tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Asumsi bahwa kenaikan gaji akan berpengaruh pada peningkatan kinerja seharusnya menjadi tantangan bagi para PNS. Idealnya, kesejahteraan pegawai yang kian meningkat semakin memacu kinerja mereka,” paparnya. Prapto mengakui, jika biaya perjalanan dinas untuk pejabat atau PNS selama ini merupakan salahsatu pendapatan sah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. “Kalau ada yang mengatakan itu tambahan penghasilan, saya akui itu benar. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu kali perjalanan dinas, biasanya ada sisa anggaran karena penghematan yang dilakukan pejabat bersangkutan. Menurut saya ini tidak salah, kecuali perjalan dinas itu mengada-ada atau sudah ambil SPPD, yang bersangkutan tidak melaksanakan perjalanan dinas dimaksud,” ujarnya. Menurut Prapto, pembatasan perjalan dinas bisa dibuatkan formulasinya berupa pengurangan volume perjalanan atau pengurangan hari perjalanan dinas. “Bisa kita kurangi berapa kali perjalanan dinas pertahun atau volume tetap, tapi harinya yang dikurangi. Keduanya berdampak pada penurunan anggaran perjalanan dinas,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya