KUA Sulteng 2013, Anggaran Belanja Langsung 51 Persen

-
PALU, MERCUSUAR-Total belanja langsung yang direncanakan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) Sulteng tahun 2013 mencapai Rp1.088.975.036.236 dari total anggaran Rp2.126.728.099.325 atau sekira 51 persen. Sementara itu untuk belanja tidak langsung secara keseluruhan mencapai Rp1.031.053.063.089 atau 49 persen dari total APBD. Belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai sebesar Rp350 miliar, belanja hibah Rp379,6 miliar, bantuan sosial Rp5 miliar, dana bagi hasil untuk kabupaten/kota Rp250 miliar, belanja bantuan keuangan Rp41,5 miliar dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. Dalam pidato pengantar nota keuangan beberapa waktu lalu, Gubernur Longki Djanggola menyatakan anggaran langsung dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah guna mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2016 dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2013. Belanja langsung tahun 2013 difokuskan pada prioritas pembangunan yang meliputi pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, revitalisasi pertanian, peningkatan infrastruktur dan energy, reformasi birokrasi, tata kelola pembangunan hukum dan ketertiban serta komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan bencana. Terpisah Kepala Bappeda Sulteng Prof Patta Tope menyatakan 20 persen anggaran dari belanja langsung dialokasikan untuk penumbuhkebangan sektor agribisnis. Sektor ini merupakan visi-misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Longki Djanggola-Sudarto. Diharapkan dengan kucuran anggaran ini sektor agribisnis bergerak dan mejadi salahsatu lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulteng. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah lanjut Patta Tope juga perlu menggenjot peningkatan infrastruktur. Total anggaran infrastruktur mencapai sekira 28 persen dari total anggaran belanja langsung. “Infrastruktur meliputi jalan, utamanya jalan-jalan ke kantong produksi, jembatan dan jaringan irigasi. Ini diharapkan bisa mendongkrak nilai tukar petani (NTP), karena nililai tukar petani kita sangat rendah,” terang Patta Tope. Dia mengatakan, hingga saat ini masih banyak jalan, jembatan dan irigasi yang harus dibangun sehingga bisa memperlebar pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di sektor pertanian. "Kalau kita bangun jalan dan jembatan semua lapisan masyarakat akan menikmati," katanya. Menurut Patta Tope, jalan yang buruk berpengaruh terhadap ongkos produksi sehingga masyarakat akan mengeluarkan ongkos yang mahal. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya