Investasi Di Sulteng, Tenaga Kerja Lokal Minimal 40 Persen

-
PALU, MERCUSUAR - Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mendukung langkah Dinas Nakertrans Sulteng, agar investor yang ingin menanamkan investasi di daerah ini menggunakan tenaga lokal . “Perlu aturan jelas untuk itu. Menurut saya, investor asing atau siapapun yang datang menanamkan modalnya di Sulteng harus menggunakan tenaga lokal minimal 40 persen. Jangan sampai ada pabrik atau perusahaan disini, tenaga kerjanya dari luar semua. Kita jadi penonton di negeri sendiri,”kata Sri saat rapat dengan pendapat dengan buruh dan Forum Jurnalis Sulteng, kemarin (3/5). Untuk mengatur hal tersebut lanjut Sri, bisa dibuat regulasi dalam bentuk Perda atau Peraturan Gubernur. “Banyak potensi di Sulteng yang bisa digarap dan menarik minat investor. Ini perlu dibuatkan aturannya, agar keberadaan investasi di daerah ini benar-benar membuka lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat,” katanya. Sebelumnya Kadis Nakertrans Sulteng Yusran Lalusu mengungkapkan perlunya kejelasan kuota pekerja lokal bagi perusahaan-perusahaan dari luar daerah atau perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Sulteng. Malah hal tersebut sudah dikonsultasikan Dinas Nakertrans dengan Komisi IX DPR RI. “Sulteng kedepan akan menjadi salahsatu pusat pengembangan ekonomi seperti Batam dan Balikpapan. Jika ini tidak diatur dari sekarang, bisa rawan konflik. Kita juga tidak mau masyarakat Sulteng tidak bekerja dan jadi penonton saja. Saya sudah bicarakan ini dengan Komisi IX dan kami juga minta di Sulteng dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional. Ini satu-satunya di Indonesia,” ujar Yusran. Terkait kuota pekerja lokal, Dinas Nakertrans telah memberlakukan untuk sebuah perusahaan tambang di Banggai. Dari Total pekerja yang direkrut 1.200 orang, Dinas Nakertrans menetapkan kuota minimal 400 orang pekerja lokal. “Mereka bertanya, bagaimana caranya memenuhi itu. Saya bilang itu urusan anda, kami pada posisi kebijakan. Jangan semua pekerja diambil dari luar Sulteng. Kami akan awasi itu,” paparnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya