DPC PBR Donggala Terancam Dibekukan

-
PALU, MERCUSUAR-Hari ini menjadi batas akhir (deadline) bagi Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Donggala, Edward, untuk mengklarifikasi deal politik yang dilakukan dengan kandidat Bupati Donggala, Burhanuddin Yado. Ditegaskan Ketua DPW PBR Sulteng, Rusli Dg Palabbi, jika yang bersangkutan tidak datang memenuhi undangan untuk klarifikasi, DPW PBR akan memberikan sanksi tegas pada Edward. “Kita undang dan Ketua DPC PBR Donggala berjanji hari Kamis datang. Jika tidak, kita akan beri sanksi dan membekukan kepengurusan dibawah Edward,” kata Rusli Palabbi, kemarin. Jika Ketua DPC diberikan sanksi dan kepengurusan dibekukan lanjut Rusli, komunikasi politik dan pendaftaran kandidat bupati Donggala akan diambil alih DPW PBR Sulteng. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah konsultasi dengan KPU Donggala, bahwa pendaftaran dan dukungan bisa dilakukan DPW jika DPC dibekukan. “Kita berharap Ketua DPC datang untuk klarifikasi, sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” imbuh Rusli. Sebelumnya diberitakan Ketua DPC PBR Kabupaten Donggala terancam sanksi dari partainya. Ketua DPC PBR Donggala, Edward, ditengarai melakukan manuver politik menjelang Pemilukada Donggala tahun 2013, tanpa sepengetahuan dan konsultasi ke DPW PBR Sulteng. Dikatakan Ketua DPW PBR Sulteng, Rusli Dg Palabbi, Edward telah melakukan komunikasi politik dan membangun deal dengan kandidat Bupati Burhanuddin Yado. “Kami telah menegur yang bersangkutan melalui telepon dan mengundangnya untuk klarifikasi. Namun saudara Edward tidak pernah datang. Dalam waktu dekat ini, DPW akan segera mengirim surat dan memberi sanksi berdasar ketentuan yang diatur dalam pedoman partai,” kata Rusli, (4/5/2012) lalu. Ditegaskan Rusli, sanksi bisa berupa teguran, pencopotan hingga pemecatan. “Nanti akan kita putuskan sanksinya apa. Jika tidak dihiraukan, bisa saja berujung pada pemecatan,” ujarnya. Dalam aturan partai lanjut Rusli, DPC PBR hanya memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama kandidat yang akan diusung ke DPW. Selanjutnya DPW menyetujui dan mengusulkan ke DPP PBR untuk direkomendasikan dan dibuatkan surat keputusan (SK) sebagai calon yang diusung PBR. “DPC tidak diperkenankan memutuskan sendiri kandidat yang akan diusung,” jelas Rusli. Terkait dengan manuver yang dilakukan Ketua DPC PBR Donggala, Rusli meminta seluruh kandidat untuk berhati-hati dan tidak membangun deal secara sepihak. “Kalau masih sebatas komunikasi politik, semua kandidat terbuka untuk diusung. Tapi kalau sudah ada kesepakatan untuk diusung, itu tidak benar berdasarkan kewenangan yang ada di DPC, DPW dan DPP,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya