Deprov Sulteng Tetapkan 14 Raperda

-
PALU, MERCUSUAR-Paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menetapkan 14 Raperda masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda), Jumat (15/6) lalu. Keempatbelas Raperda tersebut menjadi prioritas Deprov untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Ketua Badan Legislasi Deprov, Busta Kamindang, yang dihubungi usai paripurna menyatakan, pada awalnya ada sekira 30-an Raperda yang diusulkan baik dari Pemprov Sulteng maupun prakarsa anggota Deprov. Setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah, tinggal 18 Raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda. “Empat Raperda telah ditetapkan jadi Perda beberawa waktu lalu, kini tinggal 14 Raperda,” terang Busta. Banleg lanjut Busta, akan menyusun skala prioritas dan mengatur jadwal pembahasan keempat belas Raperda. “Belum ditahu mana yang harus dibahas dulu, nanti diatur. Kita akan mencoba untuk menuntaskan Prolegda ini,” katanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabag Perundang-undangan dan Humas Sekretariat Dewan, Sitti Dahlia, keempat belas Raperda tersebut adalah Raperda sistem kesehatan daerah, Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana, Raperda penyelenggaraan pendidikan daerah, Raperda PT Bank Sulteng, Raperda PD Sulteng, Raperda pelayanan hukum Cuma-Cuma pada masyarakat miskin, Raperda rencana tata ruang dan wilayah Sulteng, Raperda perubahan atas Perda No 3 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain dari perangkat daerah, Raperda perubahan atas Perda No 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inpektorat, badan perencanaan pembangunan dan lembaga teknis daerah, Raperda perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Sulteng, Raperda perubahan atas Perda No 5 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan opersaional dan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan PPNS daerah Sulteng, Raperda perubahan atas Perda No 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Sulteng, Raperda pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal serta Raperda penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD Sulteng. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya