Deprov Prakarsai Raperda Pendidikan

-
PALU, MERCUSUAR - DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menginisiasi sebuah rancangan peraturan daerah tentang pendidikan daerah, agar kualitas pendidikan di daerah ini lebih baik. "Dari segi kualitas kita berada di urutan lima besar terbawah dari 33 provinsi. Bagaimana kita mendorong agar kualitas pendidikan kita bisa meningkat, salah satunya diperketat melalui regulasi. Untuk itu kami mengajukan Raperda prakarsa tentang pendidikan daerah," kata salah seorang pemprakarsa Raperda pendidikan, Moh Ilham Chandra Ilyas, kemarin. Anggota Komisi IV (kesejahteraan rakyat) itu mengatakan, regulasi berupa undang-undang dan sejumlah peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan dirasakan belum cukup. Regulasi yang sudah ada itu lebih bersifat umum sehingga ada hal-hal lokal yang belum terakomadasi. Chandra mengatakan, rancangan peraturan daerah itu telah beberapa kali dibahas bersama perwakilan pemerintah daerah dan instansi terkait, namun baru sebatas penyatuan visi. Deprov lanjut Chandra, akan membuka peluang kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan demi penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. "Naskah akademiknya sudah selesai. Sekarang kita sedang menerima masukan dari berbagai daerah," katanya. Beberapa hal yang ingin ditekankan dalam rancangan peraturan daerah tersebut papar politisi PKS itu, pendidikan bermutu, dukungan anggaran kepada guru-guru daerah terpencil dan perbatasan, kompetensi guru, dan perhatian kepada siswa berkebutuhan khusus. Untuk mencapai standar mutu kata Chandra, terdapat delapan standar mutu pendidikan yang ingin dikejar yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, kependikan dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiyaan dan standar penilaian. Chandra mengatakan, untuk mencapai target pemutuan tersebut banyak hal yang juga perlu dibenahi. Misalnya, dukungan anggaran kepada guru-guru daerah terpencil dan perbatasan. Umumnya daerah-daerah terpencil dan perbatasan selalu kekurangan guru salah satunya karena minimnya pembiyaan atau insentif bagi guru. Masalah lain, kata Chandra, Deprov juga ingin mendorong agar penerimaan guru sesuai kompetensinya. Guru kata dia, harus didorong menjadi lebih profesional sehingga gubernur/wali kota/bupati tidak seenaknya saja memindahkan guru. "Kita ingin pejabat tidak memberikan intevensi secara berlebihan kepada guru. Kepala sekolah seenaknya saja dipindah," kata Chandra. TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya