Dana Jamkesprov Bakal Ditambah

-
PALU, MERCUSUAR-Minimnya anggaran kesehatan masyarakat untuk program jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) yang dikemukakan pengelola Jamkesprov Dinas Kesehatan Daerah Sulteng, disahuti anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Mustar Labolo. Dikatakan Mustar, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Olehnya pemerintah harus komitmen dan bertanggungjawab untuk memenuhinya. “Pemerintah daerah dan kami di dewan tidak boleh mengelak dari tanggungjawab itu. Saya sepakat dengan pengelola Jamkesprov, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” kata Mustar, kemarin (6/6/2012). Ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) ia akan mengomunikasikan hal tersebut dengan pimpinan Deprov, anggota Banggar lainnya dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Jika benar kurang, kami akan perjuangkan penambahan anggaran baik secara perorangan selaku anggota Banggar maupun melalui suara fraksi. Semoga ini disahuti Banggar dan TAPD di pembahasan APBD Perubahan 2012 dan APBD 2013,” tegas Mustar. Sebagaimana diketahui, total anggaran Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) Sulteng tahun 2012 sebesar 1,6 miliar, dimungkinkan akan kurang mengingat terus bertambahnya jumlah kuota yang mencapai 2.519 orang dari januari hingga Maret 2012. Sementara tahun lalu hanya berjumlah 1.856 orang. Kasi Bimbingan dan Pengendalian Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sulteng, Poltak Simanjuntak mengaku tahun 2011 lalu pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan jamkesprov sebesar Rp1,1 miliar untuk menanggung biaya pengobatan 1.856 pasien. Itupun kata dia, masih kurang sekira Rp300 jutaan yang akan dipotong di Rp1,6 miliar yang merupakan anggaran tahun 2012. Dengan sisa sekira Rp1,3 miliar untuk menganggung 2.519 pasien, Poltak memungkinkan anggaran itu tidak mencukupi. Apalagi jumlah pasien itu belum memasuki enam bulan di tahun ini. “Bisa jadi jumlah kuota pasien di bulan-bulan mendatang terus bertambah. Untuk itu, kami akan mengusulkan ke gubernur untuk penambahan anggarannya. Kami berharap hal itu dapat terealisasi dalam APBD perubahan,” ungkap Poltak, Selasa (5/6). Bertambahnya jumlah kuota dianggap Poltak sebagai wujud berhasilnya sosialisasi Dinas Kesehatan kepada masyarakat. “Tahun lalu masih belum banyak orang yang mengetahui jamkesprov, makanya mash sedikit yang memanfaatkannya. Berbeda dengan tahun ini yang melonjak hampir dua kali lipat, meski belum ada setengah tahun,” katanya. Meski jumlah kuotanya bertambah, klaim terakhir dari rumah sakit yang diterima pihaknya ialah di bulan Maret. Sehingga anggaran tahun ini baru tergunakan sekira Rp300 jutaan. “Walau dimungkinkan anggarannya kurang, kami tetap melayani masyarakat Sulteng yang benar-benar layak mendapat bantuan,” tambahnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya