Luar Biasa, Satu Tahun Satu Perda!

-
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mengakhiri tahun 2011 dengan catatan kurang menggembirakan dari sisi fungsi legislasi. Deprov Sulteng kurun 2011 hanya mampu melahirkan satu Peraturan Daerah (Perda). Laporan: Temu Sutrisno Berdasarkan catatan Mercusuar, selain Raperda APBD 2012 dan Perda Perubahan APBD 2011 yang merupakan tugas rutin Deprov menjalankan fungsi budgeting, Deprov hanya berhasil menetapkan Perda RPJMD 2011-2016 dan Perda Pajak Daerah. Perda Pajak daerah merupakan hasil pembahasan tahun 2010 yang ditetapkan pada awal 2011. Jumlah Perda ini jauh dari Perda yang berhasil dibahas dan ditetapkan pada tahun 2010. Sebenarnya, jika ditilik lebih jauh, Perda ini juga merupakan Perda rutinitas belaka. Menjadi keharusan, ketika berganti pemerintahan lima tahun sekali, harus susun RPJMD baru dan ditetapkan dalam Perda. Dengan produk satu Perda, Deprov bisa dikatakan gagal dalam menjalankan fungsi legislasi. Paling tidak dari sisi kuantitas. Padahal fungsi legislasi sangat penting, karena hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketua Badan Legislasi (Banleg) Deprov Sulteng, Andi Parenrengi, yang dikonfirmasi seputar ‘kemandulan’ Deprov memproduksi Perda mengatakan, sebenarnya ada lima Raperda Prakarsa (inisiatif) Deprov yang sudah masuk di Banleg. Selain itu, tahun 2011 telah dibahas tiga Raperda dan tinggal ditetapkan dalam paripurna menjadi Perda. Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda Perlindungan Anak dan Raperda Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Sudah beberapakali dijadwalkan paripurna dan terakhir tanggal 15 Desember 2011. Tapi sampai sekarang tidak pernah diparipurnakan. Banleg sudah mengusulkan dan soal jadwal itu tugasnya Badan Musyawarah (Banmus), kapan Raperda ini diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi Perda,” urai Andi. Selain soal jadwal lanjut Andi, sedikitnya produk legislasi Deprov juga dipengaruhi rendahnya prakarsa anggota Deprov dan pemerintah daerah mengusulkan Raperda. Sejauh ini tidak ada usulan dari eksekutif untuk pembahasan sebuah Raperda, kecuali Raperda RPJMD. Dengan sedikitnya Perda yang diterbitkan, kedepan secara kelembagaan Deprov harus terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja, utamanya melaksanakan fungsi legislasi. Peningkatan kinerja Deprov, membutuhkan kondisi politik di internal dewan yang secara kondusif bisa mendukung capaian indikator kinerja Deprov. Tanpa dukungan politik dan kesamaan sikap politik, sulit bagi Deprov menjalankan kerja-kerja politik yang optimal. Keberagamaan partai di Deprov seharusnya tidak menjadi kendala untuk membangun sikap politik yang sama dalam melakukan fungsi legislasi, jika saja sikap politik Deprov dibangun diatas kesamaan isu, bukan oleh kepentingan partai. Namun, kerapkali kesamaan sikap politik memperjuangkan kepentingan masyarakat, sulit terbangun karena pengaruh kepentingan-kepetingan yang bersifat pragmatis.*** DATA PERDA DUA TAHUN TERAKHIR PERDA TAHUN 2010 1. Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 2. Perda No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Sulawesi Tengah pada PT Bank Sulteng, PD Sulteng dan PT Asuransi Bangun Askrida 3. Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 4. Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 5. Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove 6. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah 7. Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang APBD Tahun Anggaran 2011 PERDA TAHUN 2011 1. Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 2. Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumber: Diolah dari Pemberitaan Redaksi Mercusuar 2010-2011

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya