Larangan Ekspor Rotan, Pemerintah Diminta Back Up Permodalan

-
ANGGOTA Komisi IV DPRD Sulteng Mustar Labolo menilai kebijakan tiga menteri yang melarang ekspor rotan merupakan upaya mendongkrak perekonomian dan industri rotan dalam negeri. Namun demikian, menurut Mustar perlu dilakukan sosialisasi dan penurunan kebijakan lebih rigid dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha rotan. Menurut Mustar, berkurangnya volume penjualan rotan akibat larangan ekspor rotan itu memang sangat berakibat fatal. Apalagi, pemerintah daerah tidak diberikan waktu untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut, sehingga para pengusaha tidak memiliki ancang-ancang. Disamping itu, penerapan kebijakan itu tidak didahulukan dengan penyiapan tenaga kerja (SDM) maupun teknologi pendukungnya. “Niat Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan itu sangat baik. Ini dilandasi pemikiran untuk pengembangan industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Mustar Minggu (5/2). Dia menambahkan, karena kebijakan ini sudah terlanjur diterapkan, pihaknya memberi usulan agar pemerintah daerah bisa menampung (membeli) rotan-rotan tersebut. Sehingga para petani bisa tetap menjalankan aktivitasnya. “Selain itu, perlu dicarikan jalan keluar jangka pendek, bagaimana agar eksportir tidak gulung tikar dan melakukan PHK terhadap karyawannya,” kata dia. Dia menuturkan, kebijakan menampung rotan ini bisa dilakukan pemerintah sembari menunggu investor yang siap menanamkan modalnya di bidang industri rotan. “Selanjutnya pemerintah juga perlu membuka investasi atau mengundar investor pengolahan rotan, sehingga rotan yang tidak bisa diekspor bisa dimanfaatkan dan diolah. Pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan bagi pelaku industri rotan local, bagaimana memanfaatkan jenis-jenis rotan yang tidak bisa diekspor. Jika perlu bawa pelaku usaha tersebut studi banding ke beberapa daerah yang telah memanfaatkannya,” singkat dia. Mustar juga menyarankan, selain mengeluarkan regulasi industri rotan pemerintah juga harus mencarikan jalan keluar bagi permodalan dunia usaha yang bergelut dengan rotan. “Saya mendapatkan informasi, bahan dasar rotan mahal. Padahal kita ini penghasil rotan, ini kan aneh. Olehnya perlu juga dipikirkan, bagaimana pelaku industri rotan mendapat kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Langkah terbaik, pemerintah dalam hal ini Menteri dan Gubernur, pelaku usaha dan perbankan duduk bersama untuk mencarikan solusi atas permasalahan ini. Prinsipnya bagaimana ada akses permodalan yang mudah bagi pelaku usaha. Jika perlu kredit usaha rakyat (KUR) bisa sebagian digiring kesana,” sarannya. DIDUGA ADA YANG BERMAIN Koordinator Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Wilayah Kalimantan Rudyzar menyatakan, ada pihak yang "bermain" terkait diberlakukannya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Larangan ekspor rotan. "Bisa saja yang bermain pelaku industri rotan sintetis yang dengan gencar melakukan kampanye antirotan alam dan budidaya guna membunuh petani rotan Indonesia," kata Rudyzar di Pontianak, Minggu (5/2). Ia menyesalkan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah di era reformasi sekarang yang terkesan berlomba-lomba menghapuskan dan menerbitkan aturan baru sehingga berdampak pada masyarakat, khususnya petani rotan yang semakin terjepit akibat larangan ekspor rotan tersebut. "Dengan ditunjuknya Sucofindo untuk memberikan izin ekspor rotan sangat berdampak pada industri rotan dalam negeri karena ada pembatasan yang kami nilai sangat menguntungkan industri rotan sintetis sehingga kebijakan itu tidak membawa kemakmuran pada rakyat melainkan menyengsarakan," ujarnya. Sementara itu, menurut dia, untuk ekspor rotan sintetis malah tidak dikenakan pajak dan verifikasi oleh Sucofindo seperti yang diberlakukan pada ekspor rotan sehingga sangat menguntungkan industri rotan sintetis, sekaligus membunuh pelaku industri dan petani rotan alam atau budidaya. Dalam kesempatan itu, Koordinator APRI Wilayah Kalimantan kembali mendesak pemerintah kembali membuka "keran" ekspor rotan agar kembali menggairahkan petani rotan dalam negeri. TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya