Kebijakan Rotan, Gubernur Diminta Buatkan Pergub

-
PALU, MERCUSUAR – Kebijakan Gubernur Longki Djanggola agar seluruh bupati/walikota termasuk SKPD menggunakan produk rotan untuk pengadaan mobiler di kantor dan sekolah mendapat dukungan positif dari wakil rakyat. Malah, gubernur disarankan untuk membuat Pergub tentang rotan ini sehingga lebih mengikat. Anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud mengatakan, kebijakan Gubernur merupakan langkah tepat untuk memberdayakan petani dan pengusaha rotan di Sulteng. “Dengan peraturan Menteri Perdagangan yang hanya membolehkan beberapa jenis rotan untuk diekspor, maka langkah Gubernur patut didukung untuk pemberdayaan ekonomi dan menggairahkan dunia usaha, khususnya industri rotan di Sulteng,” kata Zainal, kemarin. Selama ini lanjut Zainal, rotan Sulteng lebih dinikmati dunia usaha yang ada di Surabaya dan Cirebon. Sebagian besar produksi rotan Sulteng dikirim keluar daerah. “Akibatnya, Sulteng sebagai daerah penghasil rotan terbesar di Indonesia tidak menikmati hasilnya,” katanya. Malah menurut Zainal, kebijakan gubernur sebaiknya bukan hanya untuk pengadaan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulteng, tapi untuk seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sulteng. “Kalau saya, ini dibuatkan Pergub dan mengikat seluruh instansi yang ada di kabupaten/kota. Dengan demikian, serapan pasar lebih besar dan berdampak dengan pendapatan petani rotan dan pengusaha. Kalau ini diterapkan, berapa besar tenaga kerja yang terserap,” imbuhnya. Zainal juga menyarankan, selain mengeluarkan regulasi industri rotan Gubernur juga harus mencarikan jalan keluar bagi permodalan dunia usaha yang bergelut dengan rotan. “Saya mendapatkan informasi, bahan dasar rotan mahal. Padahal kita ini penghasil rotan, ini kan aneh. Olehnya perlu juga dipikirkan, bagaimana pelaku industri rotan mendapat kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Langkah terbaik, pemerintah, pelaku usaha dan perbankan duduk bersama untuk mencarikan solusi atas permasalahan ini,” sarannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya