Deprov ‘Diamkan’ Temuan BPK

-
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng sepertinya mendiamkan temuan BPK yang terangkum pada hasil pemeriksaan Triwulan IV tahun anggaran 2011 untuk pengeloaan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov Sulteng. LHP BPK tersebut telah diserahkan ke Deprov Sulteng tanggal 27 Desember 2011 silam. Jika dihitung dari tanggal 27 Desember 2011 waktu penyerahan, saat ini LHP BPK telah ngendon di Deprov hampir dua bulan. Kondisi tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2010 yang mengatur batas waktu dimulainya pembahasan selambat-lambatnya dua minggu setelah LHP diterima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 21 ayat (1) menyatakan, bahwa Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Implementasi dari ketentuan tersebut terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam Pasal 6 Permendagri No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat dua minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Permendagri No. 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut temuan BPK ataupun Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPK No. 2 tahun 2010, Deprov harus menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, BPK bisa membawa kedua institusi ke jalur hukum. Wakil Ketua Deprov, Henry Kawulur, yang dikonfirmasi menolak jika Deprov dikatakan mendiamkan temuan BPK. Deprov kata politisi Partai Demokrat itu, telah mengagendakan pembahasan LHP BPK yang dimaksud. “Saya yang terima lalu pada tanggal 27 Desember dan telah saya serahkan ke Ketua. Pembahasan sudah kita agendakan dan ada sedikit pergeseran. Terakhir diagendakan Banmus tanggal 13-15 Februari. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bahas, karena tindaklanjut ini waktu yang diatur oleh undang-undang sampai enampuluh hari kerja. Dalam rentang waktu itu sudah ada hasil tindaklanjut dari dewan,” katanya, kemarin (23/2). Ditanya soal isi LHP tersebut, Henry mengelak untuk menjelaskannya. “Waktu serahterima di BPK, Kepala Perwakilan BPK hanya menyampaikan ini hasil pemeriksaan untuk Triwulan IV tahun 2011 seputar bantuan hibah, sosial, keuangan. Hasil detail audit BPK tidak disampaikan,” ujarnya. Henry berjanji akan membahas temuan BPK tersebut secara terbuka dan tidak akan menutup-nutupi jika ada temuan yang terindikasi penyimpangan. “Setelah disidangkan dewan, dokumen itu jadi dokumen publik dan sifatnya terbuka untuk umum. Kami akan bahas terbuka dan siapapun bisa memantaunya. Nanti dalam pembahasan, akan dibentuk panitia kerja (Panja) tindaklanjut temuan BPK,” jelasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya