CATATAN PANJA BANK SULTENG: Ganti Direksi, Proses Hukum dan Revisi Perda

-
PANITIA kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan PT Bank Sulteng, kemarin urung menyimpulkan hasil kerjanya dan menyusun rekomendasi. Kesibukan beberapa anggota Panja yang juga masuk dalam Pansus LKPj Gubernur dan Tim Seleksi Komisi Informasi Publik, menjadi alasan. Oleh: Temu Sutrisno Meski belum menyusun rekomendasi, anggota Panja Zainal Daud yang ditemui di ruang Komisi II, membeberkan beberapa catatan selama Panja bekerja sekira satu pekan. Dalam catatan Zainal Daud, ada tiga catatan yang mencuat yakni, perombakan jajaran komisaris dan direksi, revisi Perda PT Bank Sulteng dan kemungkinan menggiring ke proses hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Temuan BPK kata Zainal Daud, terulang tiap tahun. Artinya, menurut Zainal ada sistem yang tidak jalan baik di Bank Sulteng. Bila pemerintah ingin melakukan perbaikan, Zainal menyarankan perbaikan sistem dan penggantian dewan komisaris dan direksi dengan yang lebih profesional. “Dirut yang lalu mantan pegawai BI dan telah diuji kelayakan oleh BI. Kita semua berharap Bank Sulteng bisa lebih baik. Faktanya tidak seperti itu. Kami menangkap kesan, siapapun Dirutnya, masalah selalu terulang. Artinya, dewan direksi lainnya punya peran atas masalah yang ada. Olehnya perlu penggantian jajaran komisaris dan direksi secara keseluruhan, jangan hanya Dirut. Gubernur harus berani mengambil kebijakan itu,” katanya, kemarin (21/3). Zainal mengungkapkan temuan BPK yang selalu terulang soal pencairan kredit di luar prosedur baku. Masalah pertama, kredit cair tanpa terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan BPD. Kedua, agunan atau jaminan penerima kredit tidak dalam penguasaan BPD. Catatan kedua, Zainal menyarankan perlunya revisi Perda PT Bank Sulteng yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Perda harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan perseroan terbaru. Selain itu, Perda juga harus mengatur hak dan kewenangan pemegang saham secara jelas, kewenangan dan tanggungjawab komisaris dan dewan direksi. “Jika aturan itu rigid, tidak ganti gubernur ganti direksi dan komisaris. Bisa saja itu dilakukan kalau peraturannya ditetapkan demikian. Begitu juga dengan komisaris, kewenangan pengawasan seperti apa yang harus dilakukan, sehingga kondisi Bank Sulteng tidak dibebankan semata-mata pada Dirut. Ada peran pengawasan tidak jalan, sehingga kondisi Bank Sulteng seperti saat ini,” kata politisi PKB itu. Terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan, Zainal menyarankan ditempuh cara-cara yang diatur dalam peraturan perbankan secara baku. Namun demikian, untuk dugaan penyimpangan yang terkategori pidana, sebaiknya diserahkan ke proses hukum. Sebelumnya, BPK Perwakilan Sulteng menemukan ada 2.024 debitur Bank Sulteng mengalami masalah dalam kredit. Total plafond kredit sebesar Rp80 miliar lebih dengan baki debet sebesar Rp46 miliar lebih. Disamping itu, BPK juga menemukan adanya penyaluran kredit yang tidak didasari oleh prinsip kehati-hatian, seperti pemberian kredit yang melebihi nilai agunan, penyaluran kredit yang besaran cicilannya melebihi gaji debiturnya, dan penyaluran kredit yang agunannya tidak dikuasai oleh Bank Sulteng.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya