Bedah APBD DIKDA, Mamin Rp3,4 M, Perjalanan Dinas Rp4 M

SEKIRA 9,33 persen anggaran Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulteng pada APBD 2012 diperuntukkan biaya perjalanan dinas dan makan minum. Total anggaran makan minum (Mamin) mencapai Rp3.462.454.600 dan perjalanan dinas Rp4.187.578.200 dari total anggaran Rp81.958.442.768. Berdasarkan dokumen penjabaran APBD 2012 yang ada di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, dari total anggaran Rp81.958.442.768, terbagi dalam belanja tidak langsung yang diperuntukkan bagi gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp16.550.358.409 dan belanja langsung Rp65.408.084.354. Dalam belanja langsung masih terdapat belanja pegawai sebesar Rp8.549.251.000. Sehingga jika ditotalkan belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai Rp25.099.609.409 atau sekira 30,6 persen dari total belanja Dikda. Besarnya belanja pegawai, biaya Mamin dan perjalanan dinas menunjukkan belum selarasnya satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan gubernur. Berdasarkan catatan Mercusuar, dalam pidato pengantar RAPBD 2012 lalu, Gubernur Longki Djanggola menekankan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan pro rakyat. Secara tegas Gubernur minta perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan ketat. Secara implisit hal tersebut dinyatakan ulang oleh Gubernur saat rapat Rencana Strategis (Renstra) dengan SKPD beberapa waktu lalu. Gubernur minta anggaran dirasionalisasikan dan diarahkan pada kegiatan yang pro rakyat. Sekadar contoh tingginya anggaran perjalanan dinas Dikda terdapat pada kegiatan pengembangan dan pemutakhiran data PTK-PNF. Pada kegiatan tersebut dianggarkan Rp157.457.800. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi biaya perjalanan dinas Rp54.683.800 dan honor panitia kegiatan Rp54.524.000. Nyaris seluruh anggaran tersedot untuk pegawai dalam bentuk honor dan perjalanan dinas. Untuk pengadaan barang hanya tersisa Rp27,3 juta untuk komputer. SUDAH SESUAI Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulteng, Abubakar Almahdali tidak membantah anggaran yang besar tersebut. Kepada Mercusuar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/1) sore, Abubakar mengatakan anggaran tersebut sudah wajar dan rasional. “Kita sudah hitung sesuai unit costnya,” katanya. Anggaran untuk makan minum dan perjalanan dinas itu besar setelah dikumpul menjadi satu. Menggelembungnya anggaran tersebut lantaran dinas yang ia pimpin itu juga memiliki sejumlah unit pelaksana teknis (UPT), masing-masing UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal (PKB PNFI); UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP) serta UPT Penilaian Pendidikan (Pendik). Tiga UPT ini rutin menggelar kegiatan, baik rapat maupun pendidikan dan pelatihan sehingga cukup besar mengeluarkan anggaran untuk makan minum dan perjalanan dinas. Khusus untuk biaya perjalanan dinas besar karena hampir semua kegiatan juga membutuhkan anggaran untuk perjalanan. “Kalau (kami) turun untuk sosialisasi, itu masuk perjalanan dinas, baik (untuk) peserta maupun pejabat,” katanya. “Memang besar semua, seakan-akan kita tidak berpihak (ke rakyat). Bagaimana caranya kita undang kalau kita tidak pakai baya transport,” tandasnya. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso ini menjamin semua rincian pengeluaran, baik item makan minum kegiatan maupun perjalanan dinas tercatat dalam bukti laporan. Kata dia, pihaknya menyambut positif kritikan dari masyarakat mengenai anggaran pada dinas yang ia pimpin. “Kita juga senang sudah lebih terbuka, lebih transparan sehingga harus mawas diri sebab pengawasan bukan hanya dari internal dinas semata,” ujarnya. Ia menambahkan, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran menjadi misi yang ia tekankan selama menjabat Dinas Pendidikan Sulteng. “Ini sangat positif. Kalau seperti ini sudah terukur dan kita juga plong bekerja,” tandasnya. KERAP FIKTIF Kementerian/Lembaga Pemerintah(K/L) diduga melakukan penyimpangan anggaran negara lewat perjalanan dinas yang selama ini dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menjelaskan, modus yang digunakan untuk membuat perjalanan dinas fiktif ini adalah memalsukan boarding pass untuk mendapatkan keuntungan dari biaya perjalanan dinas. Menurutnya, praktik tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Sebab, banyak agen perjalanan yang menyediakan boardingpass palsu hanya dengan membayar Rp100.000 modus tersebut dilakukan untuk mengelabuhi. "Ada agen perjalanan hanya dengan bayar Rp100.000, bisa dapat boarding pass garuda," tutur Herry kala ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (27/1). Sebelumnya, hasil temuan dan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan praktik-praktik tidak sehat dalam penggunaan anggaran negara, seperti perjalanan dinas "semu" yang dilakukan oleh pejabat K/L masih terjadi. Anggota BPK RI Taufiequrahman Ruki mengatakan, dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah, belum disesuaikan dengan kebutuhan riil kementerian/lembaga pemerintah. Hal tersebut tergambar melalui temuan perjalanan dinas semu. TMU/DAR/OKZ ANGGARAN DIKDA SULTENG DALAM APBD 2012 A. TOTAL BELANJA 81.958.442.768 B. BELANJA TIDAK LANGSUNG/GAJI PEGAWAI 16.550.358.409 C. BELANJA LANGSUNG 65.408.084.359 BIAYA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI 557.790.000 BIAYA MAKAN MINUM RAPAT 314.594.000 BIAYA MAKAN TAMU 84.735.000 BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN 2.505.335.600 BIAYA PERJALANAN DINAS 4.187.518.200 Sumber: Dokumen Penjabaran APBD 2012 di DPRD Sulteng

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM