Banleg Terima 29 Raperda Prakarsa

-
BADA Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, tahun 2012 menerima sedikitnya 29 Raperda prakarsa, baik dari anggota dewan maupun dari pihak eksekutif. “Desember lalu Banleg menerima 11 Raperda prakarsa dewan dan 18 Raperda prakarsa eksekutif. Dari 18 Raperda yang diusulkan eksekutif, enam diantaranya telah ditetapkan menjadi Perda pada akhir Desember 2011,” ujar anggota Banleg, Nawawi Sang Kilat, dalam diskusi di LPP RRI Palu beberapa waktu lalu. Keenam Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda kata Nawawi, merupakan Perda yang harus ada dan berlaku Januari berdasarkan ketentuan dan Kementerian Dalam Negeri. “Diantaranya Raperda retribusi perizinan,” ungkap Nawawi. Banyaknya Raperda yang diusulkan menurut Nawawi menujukkan keseriusan pemerintah dan Deprov menyusun regulasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan rakyat Sulteng. “Tentu kita akan bahas skala prioritasnya, mana Raperda yang didahulukan pembahasannya dan mana yang bias ditunda. Bisa saja kita tidak mampu menyelesaikannya semua. Namun Banleg akan berupaya maksimal untuk membahas dan semoga saja bisa kita selesaikan,” katanya. Raperda yang harus segera dibahas diantaranya Raperda tentang Pendidikan Daerah dan Raperda tentang Kesehatan. Pembicara diskusi lainnya, Irwan Waris dari Untad dalam paparannya mengingatkan Banleg agar mengevaluasi secara detail kebutuhan Perda. Jangan sampai penyusunan Perda bermasalah dan dikemudian hari dibatalkan oleh Mendagri. “Perda harus sesuai kebutuhan daerah dan rakyat. Kalau 23 Raperda harus dibahas, saya kira sulit. Kalaupun berhasil dituntaskan, belum tentu kualitasnya seperti yang diharapkan,” kata Irwan. “Jangan sampai Perda disusun karena melihat daerah lain. Dalam amatan saya, biasa juga di daerah tertentu, anggota dewannya melakukan kunjungan ke daerah lain, hasilnya copy-paste Perda disana. Padahal Perda itu belum tentu cocok dan dibutuhkan di daerah,” imbuhnya. Salahsatu Perda yang penting dan harus ada di Sulteng lanjut dosen FISIP Untad itu, Perda tentang Pertambangan dan Perda tentang Pertanian. “daerah kita ini penuh dengan potensi tambang dan pertanian, kita mesti mengaturnya dan harusnya ada Perda untuk kedua potensi itu,” usulnya. Irwan juga menyarankan agar penyusunan naskah akademik Raperda ditender secara terbuka, sehingga tidak menjadi monopoli kelompok tertentu. Kabag Perundang-undangan dan Humas Setwan, Siti Dahlia, dalam materinya menyatakan kesiapan Setwan membantu kerja-kerja Banleg dalam pembahasan Raperda. Malah tahun 2012 kata Dahlia, Setwan menyiapkan anggaran untuk staf ahli penyusunan Raperda. “Untuk memudahkan kerja Banleg dalam pembahasan Raperda, Setwan tahun ini mengalokasikan anggaran untuk staf ahli. Juga dianggarkan penyusunan naskah akademik untuk Raperda yang menjadi prakarsa anggota dewan. Selama ini kami juga telah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Untad untuk meminta masukan saat pembahasan Raperda,” ungkapnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya