548,34 Km Jalan Sulteng Rusak

-
GUBERNUR Sulteng Longki Djanggola secara gamblang menyebut beberapa permasalahan yang belum berhasil ia benahi selama memimpin Sulteng Juni 2011-Maret 2012. Pengakuan itu disampaikan dalam pidato pengantar laporan keterangan pertanggunjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2011. Diantara persoalan yang menjadi perhatian pemerintah kedepan adalah kelemahan infrastruktur jalan. Oleh: Temu Sutrisno Sekira 40,66 persen dari panjang jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten satu dengan lainnya belum memadai, salah satunya karena rendahnya anggaran untuk membangun jalan tersebut. Masih kurang bagusnya jalan itu menurut Gubernur juga akibat frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai yang terus meningkat. "Infrastruktur vital berkaitan dengan ke-PU-an dan perhubungan terus kita kembangkan. Saat ini dari 1.648,75 Km panjang jalan provinsi masih terdapat 548,50 Km jalan yang tidak mantap," kata Gubernur di depan paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng beberapa waktu lalu. Gubernur Longki Djanggola menyadari bahwa jalan merupakan faktor pendukung utama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah. Karena itu kata Gubernur, upaya membangun terus dilakukan hanya saja belum memadai karena berbagai faktor. Salah satu kendala tersebut adalah rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Makanya kita upayakan sumber-sumber pembiayaan lain dengan meningkatkan kerjasama pihak lain sekaligus mendorong masuknya pemodal handal di Sulteng," katanya. Kondisi jalan mantap dan tidak mantap yang disampaikan Gubernur dalam LKPj dpertanyakan beberapa anggota Deprov. Ketua Pansus LKPj Asgar Djuhaepa dan Wakil Ketua Komisi III Suprapto Dg Situru, menyatakan standarisasi mantap dan tidak mantap susah diukur. Keduanya mempertanyakan standar yang digunakan Gubernur terhadap kondisi jalan yang ada. “Bisanya jalan itu kondisinya baik, rusak berat, rusak sedang, ringan, atau belum tembus. Baru LKPj kali ini ada mantap dan tidak mantap, ini bias. Artinya kita di dewan juga susah mengukurnya untuk membicarakan anggaran kedepan. Kita akan pertanyakan itu pada Gubernur dan minta dikembalikan standar kondisi jalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Prapto. Sekadar perbandingan, LKPj Gubernur HB Paliudju diakhir masa jabatan menyebutkan jalan provinsi yang belum tembus mencapai 272,2 Km. Berdasarkan data, hingga tahun 2010 kondisi jalan yang terbilang baik baru mencapai 347,4 Km.Sementara jalan negara yang kondisinya baik, jauh lebih besar dari jalan provinsi, yaitu 970,94 Km. Selain jalan yang belum tembus, kondisi infrastruktur jalan Sulteng juga banyak yang mengalami kerusakan.Untuk kategori rusak berat mencapai 207,81 Km dan kategori rusak 394,37 Km. Kondisi ini diperparah dengan kondisi jalan negara yang tidak jauh berbeda. Jalan Negara di Sulteng dalam kondisi rusak berat mencapai 259,18 Km dan rusak sepanjang 289,30 Km. Kondisi infrastruktur jalan di Sulteng yang belum memadai menurut Ketua Komisi III Nawawi Sang Kilat, merupakan imbas rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk infrastruktur. “Untuk itu perlu sumber dana lain seperti APBN dan LOAN untuk membiayai peningkatan infrastruktur jalan. Untuk mengejar sumber pendapatan lain seperti ini dibutuhkan kemampuan lobi Gubernur baik ke pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga donor. Infrastruktur jalan rusak atau tidak memadai, pada akhirnya mengganggu transportasi antar daerah dan distribusi ekonomi. Deprov siap bersinergi atau mendampingi Gubernur untuk lobi-lobi itu,” kata Nawawi. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya