Sudahkan Anggaran Kesehatan Pro Rakyat?

-
ANGGARAN kesehatan Sulteng pada APBD 2012 yang dikelola Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) sekira Rp39 miliar. Dari total anggaran tersebut sekira 11 persen diperuntukkan bagi perjalanan dinas atau sebesar Rp4.227.300.700. Berdasarkan dokumen APBD 2012 yang ada ditangan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, pada seluruh item kegiatan Dinkesda pada APBD 2012, termasuk kegiatan dengan pembiayaan tidak langsung, menempel biaya pegawai dan perjalanan dinas. Pada program dan kegiatan tertentu, biaya pegawai, pengadaan barang dan jasa perkantoran, perjalanan dinas dan biaya makan minum rapat, totalnya jauh lebih besar dari plot anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertanyaan yang muncul, benarkah anggaran kesehatan yang dikelola Dinkesda sudah pro rakyat, sebagaimana visi-misi Gubernur Longki Djanggola? Sekadar contoh, pada item kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, dari total anggaran Rp 885.006.000, biaya perjalanan dinas aparatur mencapai Rp 551.227.200. Ini belum terhitung biaya pegawai lain yang menempel pada kegiatan tersebut dan pengadaan barang jasa yang terkait dengan urusan adiministrasi kantor. Jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan usia lanjut (Usila) yang hanya Rp 85.506.000, jelas biaya perjalanan dinas terlampau besar. Demikian halnya dengan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dianggarkan Rp 3.791.574.000. Dari anggaran tersebut dianggarkan perjalanan dinas Rp 194.225.800, biaya makan dan minum rapat Rp 136.600.000. Sisanya diantaranya digunakan untuk penyediaan promosi kesehatan, teknologi informasi dan edukasi Rp 1.421.094.00. Contoh lainnya adalah program pelayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin). Program ini dianggarkan Rp 2 miliar. Pada program ini masuk item kegiatan perjalanan dinas Rp 112.133.400 dan makan minum rapat Rp 84.750.000. Anggaran yang dinilai agak miris adalah anggaran perbaikan gizi masyarakat yang diplot Rp 810.357.00. Anggaran yang terbilang kecil ini diperuntukkan bagi pasien sebesar Rp 157.852.800. Sisanya sebagian besar untuk pengadaan barang dan jasa seperti alat tulis kantor, alat peraga, paket pengiriman barang, transportasi, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas yang totalnya Rp 713.057.000. Nyaris tidak ada anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Padahal sebagaimana diketahui, angka kurang gizi dan gizi buruk di Sulteng masih lumayan tinggi. Hampir tiap tahun ditemukan anak kurang gizi atau gizi buruk di Sulteng. Bukti lain adanya perjalanan dinas atau belanja pegawai pada program dan kegiatan Dinkesda, pada penanggulangan penyakit menular masih terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp 821.796.200 dari total anggaran Rp 2.510.925.627. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) Mustar Labolo, saat dikonfirmasi seputar data-data tersebut mengakui Banggar maupun komisi kurang membedah secara detail rencana kerja anggaran (RKA) yang diajukan pemerintah. “Idealnya biaya tidak langsung lebih besar dari biaya langsung yang tersedot untuk pegawai. Sebisa mungkin pada biaya tidak langsung, biaya pegawai diminimalkan. Begitu juga dengan pengadaan alat tulis kantor dan sejenisnya dijadikan satu, tidak setiap kegiatan. Akhirnya terjadi penumpukan anggaran yang sama pada seluruh kegiatan,” katanya, Rabu (11/1). Kedepan, Mustar berharap Deprov menjadwalkan bedah APBD dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat, sebelum diketuk palu penetapan. “Bedah APBD dengan stakeholder masyarakat menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan Deprov. Jika ini belum bisa dilakukan secara kelembagaan, Fraksi Partai Demokrat untuk pembahasan kedepan akan melakukan bedah bersama DPD Partai Demokrat Sulteng dan mengundang stakeholder masyarakat. Kita harus berani memulai ini secara terbuka, agar APBD benar-benar pro rakyat dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat,” tegas Mustar yang mengaku saat akhir pembahasan dirinya sementara menunaikan ibadah haji.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya