Perda Satu Malam, Oh Anehnya….

-
CINTA satu malam, oh indahnya. Cinta satu malam, buatku melayang…Lirik lagu Melinda itu sepertinya kurang tepat untuk DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, yang berhasil membahas dan menetapkan sembilan Perda dalam satu hari satu malam. Perda satu malam, oh anehnya. Perda satu malam, buat rakyat tercengang… Pasca mendapat kritikan dari pers dan kelompok masyarakat sipil, akhirnya DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tanggal 29 Desember 2011 malam menetapkan sembilan Raperda menjadi Perda. Anehnya dari sembilan Raperda tersebut, hanya tiga Raperda yang dibahas secara intens oleh Badan Legislasi (Banleg). Sisanya hanya dibahas Pansus dalam hitungan jam sebelum penetapan malam itu. Ketua Banleg Andi Parenrengi yang dihubungi via Ponsel menyatakan kesembilan Perda tersebut, tiga merupakan prakarsa (inisiatif) Deprov dan enam usulan pemerintah provinsi. Ketiga Raperda prakarsa Deprov adalah Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda Perlindungan Anak dan Raperda Program Legislasi Daerah atau Raperda Penyusunan Perda. Sedangkan keenam Raperda prakarsa pemerintah adalah Raperda Retribusi Jasa Umum, Raperda Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Izin Tertentu, Raperda Traficking, Raperda Sumbangan Ketiga dan Raperda Penyertaan Modal. Penetapan kesembilan Raperda menjadi Perda dalam satu malam terkesan aneh, karena sebelumnya tidak didahului tahapan pembahasan sebagaimana wajarnya. Deprov dan Pemprov terkesan hanya sekadar menjawab kritik masyarakat. Bisa jadi juga untuk memenuhi target realisasi anggaran dan program diakhir tahun. Dengan pembahasan sedemikian singkat, sangat wajar jika banyak pihak mempertanyakan kualitas Perda yang ditetapkan Deprov. Kurang komprehensifnya pembahasan keenam Raperda prakarsa pemerintah di Deprov, secara implisit pernah diungkapkan Ketua Banleg Andi Parenrengi. Andi Parenrengi, yang dikonfirmasi seputar ‘kemandulan’ Deprov memproduksi Perda mengatakan, sebenarnya ada lima Raperda Prakarsa (inisiatif) Deprov yang sudah masuk di Banleg. Selain itu, tahun 2011 telah dibahas tiga Raperda dan tinggal ditetapkan dalam paripurna menjadi Perda. Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda Perlindungan Anak dan Raperda Program Legislasi Daerah (Prolegda). Selain soal jadwal lanjut Andi, sedikitnya produk legislasi Deprov juga dipengaruhi rendahnya prakarsa anggota Deprov dan pemerintah daerah mengusulkan Raperda. Sejauh ini tidak ada usulan dari eksekutif untuk pembahasan sebuah Raperda, kecuali Raperda RPJMD. Anehnya, jelang penutupan tahun, tiba-tiba muncul enam Raperda prakarsa pemerintah untuk ditetapkan. Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu yang juga Pansus Raperda Penyertaan Modal dan Raperda Traficking saat dikonfirmasi mengakui hanya membutuhkan waktu empat jam untuk membahas kedua Raperda sebelum ditetapkan sebagai Perda. Malah menurut Sri, Pansus Raperda lainnya bekerja lebih cepat dari Pansusnya. “Keenam Raperda tersebut dibahas disebelah (Biro Hukum. Red). Soal kajian, naskah akdemiknya, konsultasi ke kementerian dan masyarakat dan yang lain-lain termasuk anggarannya silahkan cek disana. Disini tidak ada anggarannya, sehingga hanya Raperda prakarsa dewan yang kita bahas. Sebagian dari Raperda usulan pemerintah merupakan usulan pada dewan periode lalu, seperti Raperda Traficking,” terang Sri. Sri juga tidak mengetahui apakah penyusunan Raperda di Biro Hukum Setprov menyertakan pejabat perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan“ adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. “Kami disini terima draf Raperda dan membahasnya lalu menetapkannya dalam paripurna. Naskah akademiknya ada atau tidak, siapa yang menyusun, saya tidak tahu. Pansus hanya menerima draf jadi dan membahas dengan menyempurnakan redaksionalnya, payung hukum, keterkaitan antar peraturan dan meyempurnakan pasal-pasal yang dirasakan kurang pas,” aku Sri. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya