Audit Pungutan Sekolah!

-
Terkait pungutan biaya masuk sekolah yang berlaku di sejumlah sekolah unggulan di Sulteng, beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mendesak pihak Inspektorat untuk melakukan audit.
Anggota Komisi III Deprov Sulteng, Suprapto Dg Situru menyatakan, pungutan-pungutan tersebut harus diaudit secara terbuka, sehingga ketahuan jika ada upaya pihak sekolah memanfaatkan penerimaan siswa baru sebagai ladang mencari keuntungan semata.
“Menteri Pendidikan jelas menyatakan tidak boleh ada pungutan. Ini malah pungutan dimana-mana. Perlu audit dari inspektorat atau BPKP, agar diketahui untuk apa sebenarnya pungutan itu dan apa dasar hukumnya. Ini penting karena selama ini dikeluhkan masyarakat dan kita tidak tahu digunakan untuk apa,” ujarnya.
Politikus PAN ini secara tegas menyatakan, jika pungutan itu terbukti melanggar ketentuan hukum dan undang-undang, harus segera dihentikan. “Jika melanggar hukum, pihak sekolah harus diproses,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Deprov Sulteng, Moh Ilham Chandra Ilyas, menyatakan segera membawa keluhan masyarakat seputar pungutan di sekolah dalam rapat komisi. “Jika ditanya, saya maunya kita langsung hearing Dikda. Tapi mekanismenya tidak bisa begitu, kita harus bicarakan dulu di komisi kapan hearing bisa dilakukan,” ujar Chandra.
Menurutnya, masalah pendidikan mahal dan pungutan bagi siswa baru perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Kalau provinsi dan kabupaten/kota konsisten terhadap ketentuan 20 persen APBD untuk pendidikan, saya kira tidak ada lagi istilah sekolah mahal. Apalagi APBN juga mengucurkan dana DAK, BOS dan block grant. Keluhan masyarakat ini harus kita tindaklanjuti untukmencari solusi yang tepat, bagaimana sekolah bisa terjangkau seluruh masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV lainnya Mustar Labolo sekolah mahal atau pungutan yang memberatkan tidak sesuai visi-misi Gubernur Longki Djanggola.
“Tidak boleh ada sekolah mahal. Seharusnya pihak sekolah mengomunikasikannya pada pemerintah dan DPR/DPRD, untuk mencari jalan keluar, agar kebutuhan pembiayaan sekolah terpenuhi, dan tidak ada lagi pungutan yang membebani dan merugikan rakyat. Pihak sekolah jangan seenaknya mencari keuntungan,” kata Mustar.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Banggai ini menambahkan, biaya dan pungutan sekolah mahal, seharusnya tidak menjadi kebanggaan bagi sekolah tersebut. Apalagi jika besarnya biaya tidak sebanding dengan prestasinya. “Faktanya pendidikan kita tidak pernah beranjak dari rangking 20 ke bawah,” ujar Mustar.
Mahalnya biaya pendidikan di Sulteng, menunjukkan instansi teknis terkiat, yakni Dinas Pendidikan Daerah tidak mampu mengemban kepentingan masyarakat. “Berarti jajaran pejabat di dinas itu tidak mampu menerjemahkan visi-misi pemerintah,” tegasnya.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya