DBH Ngadat, Terindikasi Pelanggaran Hukum

-
PALU, MERCUSUAR-Dana bagi hasil (DBH) pajak daerah untuk kabupaten/kota yang belum cair, mengindikasikan pelanggaran hukum. Dugaan itu diungkapkan Direktur Lembaga Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lipkada) Sulteng, Andi Ridwan Adam.
Dikatakan Andi, standar akuntansi keuangan Negara mengatur uang yang dikelola pemerintah tutup buku pada akhir tahun anggaran. Secara adiminstratif, tiap tahun ditutup pada tanggal 27 Desember tahun berjalan.
“Pada akhir tahun anggaran, hanya Silpa yang ada di kas daerah. DBH seharusnya sudah ditransfer secara keseluruhan. Jika dalam perhitungan selanjutnya ada tambahan DBH, itu akan disalurkan awal tahun setelahnya dan dikutakan dengan SK Gubernur. Artinya, patut diduga uang DBH tidak ada di rekening Pemprov dan kas daerah, pada akhir tahun anggaran,” analisis Andi, ditemui di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (26/1).
Jika dugaan itu benar lanjut Andi, maka pengalihan uang DBH ke rekening selain rekening Pemprov, merupakan pelanggaran hukum dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Jika uang itu ada di rekening selain rekening atasnama Pemprov, maka jasa gironya tidak bisa diklaim sebagai pendapatan daerah. Pertanyaannya, kemana jasa giro itu? Siapa yang menikmati dan di rekening siapa?” tanya mantan Ketua Senat Mahasiswa Untad itu.
Anehnya tegas Andi, hampir setiap tahun keterlambatan pengucuran DBH selalu dikeluhkan Pemkab/kota. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran lebihjauh, pola pengelolaan uang DBH yang ditangani Pemprov. “Perlu penelusuran secara hukum, agar masalah ini jelas. Jangan sampai kasus ini sama dengan kasus Gayus,” tekan Andi. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya