Audit dan Perbaiki PD Sulteng!

-
ANGGOTA Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud dan As'ad Lawali mengatakan, Perusahan Daerah sebaiknya jangan ditutup meski sudah kolaps.
"Jangan ditutup karena itu aset daerah. Solusinya manajemen perusahaan harus diperbaiki," kata Zainal Daud, , Kamis (14/4).
Dia mengatakan, perusahaan itu belum bisa disebut kolaps meski sebelumnya Direktur Utama PD Sulteng. Zainal Abduh menyatakan bahwa perusahaan yang dia pimpin sudah kolaps karena keterbatasan modal sehingga unit usahanya tidak bisa jalan. Menurut Zainal Daud perusahaan itu dinyatakan kolaps jika sudah melalui audit menyeluruh dan dinyatakan pailit.
"Siapa bilang PD Sulteng tidak ada modal. Mereka punya mesin cetak, punya usaha travel. Ini karena ketidakmampuan manajemen sehingga perusahaan tidak bisa berjalan," kata Zainal.
Dia mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya menguji kembali orang-orang yang ditempatkan di perushaan daerah tersebut. Bagi karyawan yang berkinerja buruk diganti oleh mereka yang punya jiwa bisnis dan pekerja keras.
Zainal Daud juga menolak anggapan jika PD Sulteng tidak pernah diberikan tambahan modal. Menurutnya pemerintah sudah beberapa kali memberikan tambahan modal hanya saja belum dikelola dengan baik. “Deprov dalam pembahasan APBD lalu, minta manajemen dibenahi dan persoalan dugaan penyimpangan keuangan diselesaikan.Jika itu dipenuhi, penambahan modal akan kembali dianggarkan,” jelasnya.
Sementara itu As'ad Lawali mengatakan, tidak sepakat jika PD Sulteng ditutup. Dia mengatakan, PD Sulteng perlu diaudit sehingga bisa diketahui kemana semua aliran dana yang diberikan pemerintah daerah selama ini.
As'ad mengungkapkan, salah seorang pegawai dari PD Sulteng yakni Dira Tamarina saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO) di Kejaksaan Tinggi Sulteng.
Menurut As'ad Dira harus ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dana jasa konstruksi di PD Sulteng Rp1,3 miliar. "Ini harus dituntaskan," katanya.
Sebelumnya Dirut PD Sulteng, Zainal Abduh mengatakan, perusahaan yang dia pimpin sudah kolaps karena unit-unit usahanya tidak berjalan lagi akibat kekurangan modal. Sementara DPRD tidak pernah menyetujui usulan penyertaan modal yang diajukan pemerintah daerah.
Menurut Zainal Abduh sudah tujuh enam karyawannya tidak digaji karena tidak adanya pendapatan dari perusahaan itu.
Zainal Abduh juga mengatakan, sudah melaporkan kondisi perusahaan tersebut ke pemerintah. Hanya saja sampai saat ini belum ada status kepailitan yang dikeluarkan pemerintah daerah. TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya