Audit Aliran Dana Bank Sulteng Rp18 Miliar!

-
PALU, MERCUSUAR- Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulteng Lucy Shanti meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng memeriksa aliran dana pemerintah Sulteng ke Bank Sulteng tanpa melalui rekening Pemda.
Dia mengatakan, patut dicurigai ada masalah dalam aliran dana sebesar Rp18 miliar ke Bank Sulteng kurun waktu tahun 2007-2010 tersebut karena hal ini tidak terpublikasi dengan alasan rahasia perbankan. "Kalau misalnya itu diduga ada masalah masa harus dirahasiakan, BPK harus mengungkap masalah ini. Panja temuan BPK tidak merekomendasikan ini, karena tidak ada dalam temuan BPK dan Sembilan rekomendasi. Saat ini terungkap dalam paripurna, perlu penelusuran," kata Uchi
Anggota Komisi II Deprov Asgar Djuhaepa mengatakan, dirinya tidak mungkin berani mengemukakan adanya dugaan aliran dana ke Bank Sulteng tanpa melalui rekening pemerintah tersebut jika tidak ada sumbernya. "Sumbernya jelas. Ini saya peroleh dari BI, hanya saja tidak terekspos karena alasan rahasia perbankan," kata Asgar.
Asgar juga mengatakan, BPK tidak merekomendasikan kasus tersebut untuk dibahas dalam panitia kerja DPRD. BPK secara umum merekomendasikan terjadinya kegiatan perbankan tanpa melalui proses perencanaan matang sehingga beberapa kredit yang dikucurkan Bank Sulteng tidak dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
Asgar curiga, penyertaan modal tanpa melalui rekening pemerintah daerah tersebut bisa jadi modus yang berpotensi menguntungkan pribadi. "Satu miliar saja kalau diendapkan di bank, berapa banyak bunganya. Makanya BPK perlu memeriksanya," kata Asgar.
Rapat paripurna Deprov Sulteng, Rabu (16/3) lalu, Asgar mengungkapkan adanya dugaan tindak pelanggaran terhadap aliran dana dari pemerintah provinsi yang tidak melalui rekening pemerintah daerah. Asgar mengatakan jumlah aliran dana tersebut mencapai Rp18 miliar kurun waktu 2007-2010.
Ketua Komisi III Nawawi Sang Kilat juga menegaskan untuk pembentukan Pansus hak angket. “Ini bukan lagi rahasia, karena sudah mengemuka dalam paripurna.Saya usulkan jangan sekadar Pansus biasa, tapi hak angket,” sarannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya