47 Tahun Sulteng, Tiga Ribu Anak Terlantar

-
TIGA tahun terakhir, masyarakat Sulteng tidak asing dengan pemandangan anak-anak usia sekolah yang meminta-minta di perempatan lampu merah. Pemandangan itu paling banyak dijumpai di kota Palu. Sepintas terlihat ada kecenderungan peningkatan anak-anak peminta-minta tersebut.
Asumsi peningkatan anak-anak terlantar tersebut, sepertinya dibenarkan oleh data yang dimiliki pemerintah. Memasuki usia ke-47 Sulteng, anak-anak terlantar yang berhasil didata pemerintah mencapai 3.200 jiwa. Jumlah tersebut terbagi dalam dua kategori, diberdayakan panti sebesar 2.700 jiwa dan non panti 500 jiwa pada akhir tahun 2010.
Berdasarkan data yang disodorkan mantan gubernur HB Paliudju dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan, kurun 2006-2010 jumlah anak terlantar fluktuatif berkisar antara 2.600 hingga 3.700. Kondisi ini seperti puncak gunung es, dimana jumlah anak terlantar sebenarnya lebih besar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang berhasil didata pemerintah. Tidak menutup kemungkinan masih ada anak terlantar yang belum terdata.
Mengacu pada ketentuan UUD 1945, anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab Negara untuk memeliharanya. Negara melalui pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan mereka, mendidik dan mengentaskannya sehingga dapat hidup layak sebagaimana anak-anak lainnya. Hak-hak yang melekat pada anak-anak tersebut dapat dilaksanakan laiknya anak-anak bangsa yang lain.
Selain anak terlantar, pemerintah juga memiliki tanggungjawab terhadap orangtua jompo (Lansia). Berdasarkan data LKPj, kecenderungannya terjadi penurunan jumlah Lansia. Hingga akhir 2010, jumlah Lansia yang berhasil didata pemerintah mencapai 96 jiwa yang berada di panti dan 330 untuk non panti.
Masih besarnya jumlah anak-anak terlantar dan Lansia menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah dan lembaga masyarakat menaruh perhatian pada kelompok masyarakat yang menyandang kerawanan sosial.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya