Mendagri Minta Gubernur Berhentikan Azis

-
PALU, MERCUSUAR-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Gubernur HB Paliudju segera menindaklanjuti surat Bupati Tolitoli, memberhentikan sementara Azis Bestari sebagai anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli.
Permintaan Mendagri tersebut tertuang dalam surat Nomor: 171.72/2795/Otda tertanggal 6 Oktober 2010 dan ditandatangani Plt Dirjen Otonomi Daerah, Diah Anggraeni.
Surat Mendagri tersebut merupakan jawaban atas surat Wakil Ketua Dekab Tolitoli Nomor: 176/383/DPRD/TL/2010 yang meminta penjelasan status Azis Bestari sebagai Ketua Dekab Tolitoli dan usulan pemberhentian Azis Bestari selaku anggota Dekab yang disampaikan Bupati Tolitoli, melalui surat Nomor: 8871/1270/Bag. Adum tertanggal 9 Juni 2010.
Dalam penjelasannya, Mendagri menyatakan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) huruf a UU No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal 110 ayat (1) huruf a PP No. 16 Tahun 2010, mengamanatkan anggota DPRD dapat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum, yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih.
Jika posisi Azis selaku anggota Dekab diberhentikan sementara, maka posisibya selaku ketua juga dengan sendirinya berhenti sementara. Hal itu mengacu pada Pasal 111 ayat (1) PP no. 6 Tahun 2010.
Status Azis Bestari selaku terdakwa lanjut Mendagri telah ditetapkan melalui register perkara No. 181/Pen. Pid/2010/PN.PL sejak tanggal 21 Mei 2010. Untuk itu gubernur diminta menindaklanjuti pemberhentian sementara Azis Bestari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan diminta segera melaporkannya pada Mendagri.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Sulteng, Wimbo H Soenoko, kepada media ini, di Kantor Gubernur, Rabu (20/10) mengatakan, Gubernur masih mendalami terkait permintaan pemberhentian sementara Azis Bestari sebagai Ketua Dekab Tolitoli, sebagaimana diatur dalam PP No. 16 Tahun 2010 tersebut.
“Dalam aturan yang baru pada PP No. 16 Tahun 2010, mengisyaratkan bahwa jika anggota dewan dalam posisi terdakwa dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih, maka dapat diberhentikan sementara,” jelasnya.
Persetujuan Gubernur, kata dia tidak harus menunggu ketetapan hukum tetap, yang penting sudah jelas dalam posisi terdakwa dengan ancaman lebih dari ketentuan itu.
Dampak dari belum jelasnya status Azis Bestari sebagai Ketua Dekab Tolitoli, mulai bermunculan, selain tertundanya sejumlah sidang di Dekab Tolitoli, juga dipendingnya Dekab Tolitoli dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) BPK RI dengan DPRD provinsi, kabupaten/kota se-Sulteng, tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD, di Aula Pogombo, Selasa (19/10) Ketua DPW PKPB Sulteng Irwanto Lubis yang dimnitai komentarnya seputar surat Mendagri menyatakan, sebagai warga yang taat hukum Azis Bestari akan mentaati ketentuan perundang-undangan. Jika surat telah dikeluarkan gubernur, maka Azis Bestari akan mentaati dan berhenti sementara sebagai anggota dan Ketua Dekab Tolitoli.
“Pak Azis akan taat. Bahkan sebagai ketua partai, saya juga akan memerintahkan Pak Azis selaku kader PKPB untuk mentaatinya, jika surat gubernur telah keluar. Proses hukum tengah berjalan, toh jika tidak terbukti dugaan pemalsuan surat keterangan kelulusan sekolah yang didakwakan, status dan posisinya selaku anggota dan ketua Dekab Tolitoli akan kembali,” kata Irwanto, Jumat (22/10).
Irwanto juga mengajak pada semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Kasus Azis hendaknya tidak dipolitisir. “Jika surat belum turun, semua pihak harus tetap mengakui dan mendukung posisi Pak Azis sebagai anggota dan pimpinan Dekab Tolitoli. Biarkan tugas dan fungsi yang melekat pada kedudukannya berjalan sebagaimana aturan yang berlaku,” tegasnya. TMU/STY

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya