Gedung Baru tak Layak, Pembentukan Pansus Menguat

-
PALU, MERCUSUAR-Anggota Deprov Sulteng mendesak dibentuk panitia khusus (Pansus), untuk menelusuri gedung baru yang dinyatakan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak layak pada sebagian strukturnya.
Desakan itu diantaranya datang dari Sekretaris Komisi I, Irwanto Lubis dan Ketua Fraksi PKS, Zainuddin Tambuala.
“Ada apa dengan Deprov ini, sampai-sampai permasalahan yang didepan hidung sendiri tidak diseriusi. Deprov diam-diam saja. Padahal kalau proyek atau program SKPD diluar sana, banyak yang kritis dan cepat ditanggapi,” heran Irwanto, Selasa (19/10).
Irwanto menyatakan, semua pihak yang terkait dengan bangunan tersebut harus bertanggungjawab, atas temuan Litbang PU.
“Jika Litbang PU menyatakan tidak layak, saya tidak mau pindah ke gedung baru. Harus ada penelusuran, siapa yang paling bertanggungjawab atas ketidaklayakan itu. Jika terindikasi ada pelanggaran hukum, harus diselesaikan secara hukum,” katanya.
Irwanto menenggarai ada permainan dan tarik ulur proyek pembangunan gedung baru Deprov, sehingga temuan Litbang PU tidak tersekspos dengan cepat.
“Ada yang bermain dan punya kepentingan dengan gedung baru itu,” sergah Irwanto tanpa bersedia menyebut pihak-pihak yang ia maksud.
Desakan pembentukan Pansus juga diusulkan Ketua Fraksi PKS, Zainuddin Tambuala. Menurut Zainuddin, pembentukan Pansus dimaksudkan agar permasalahan gedung baru Deprov jelas. Selama ini terjadi kesimpangsiuran informasi seputar gedung baru tersebut.
“Benar bulan Agustus lalu ada surat dari Litbang Kementerian PU, namun kami di Komisi I tidak mengetahui dan sampai hari ini belum mendapatkan copian atau penjelasannya,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya