Dituding Lamban, Anggota Deprov Berang

PALU, MERCUSUAR-Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng berang dituding komisioner KPU Sulteng, Patricia Lamarauna, sebagai penyebab keterlambatan pencairan anggaran Pilgub 2011.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asgar Ali Djuhaepa, balik menuding KPU dan Pemprov yang lambat mengajukan anggaran. Malah inisiatif memasukan anggaran Pilgub datangnya dari Deprov. Terbukti dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2011, tidak diusulkan anggaran Pilgub. “Saat itu Deprov yang meminta agar anggaran tersebut dicantumkan, karena kami sadar dan tahu persis Pilgub akan dilaksanakan 2011. Sebaiknya KPU tidak cari kambing hitam dan silahkan kerja sesuai Tupoksinya,” ujarnya, Rabu (20/10).
Saat ini lanjut Asgar, proses pembahasan sementara berjalan dan Deprov telah menyetujui anggaran Pilgub pada Perubahan APBD 2010 maupun APBD 2011. “Tidak lambat, kalau mengacu pada akhir masa jabatan Gubernur pada bulan Maret. Malah Deprov berniat menaikkan anggaran di Perubahan APBD 2010, yang pada awalnya diusulkan Rp23 miliar oleh Pemprov. Mungkin kita balik Rp73 miliar di perubahan dan sisanya di APBD 2011,” katanya.
Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu secara tegas menyatakan, KPU yang terlambat memasukkan usulan. Komisi I lanjut Sri, baru menerima perincian kebutuhan KPU beberapa hari lalu. “Padahal sudah saya minta dua bulan lalu. Malah KPU berjanji akan melakukan koordinasi dengan Komisi I, namun sampai detik ini belum pernah datang ke Komisi I,” sergah Sri.
Hal yang sama juga dikemukakan politisi PKPB Irwanto Lubis. Sekretaris Komisi I itu menolak jika dikatakan Deprov lamban. “Deprov yang mana? Disini banayak anggota, ada empat puluh lima orang. Saya tidak terima kalau dikatakan lamban,” katanya.
KPU tegas Irwanto jangan kucing-kucingan soal anggaran Pilgub. KPU tidak boleh menutup kritik atas kinerjanya dan bersembunyi dibalik anggaran Pilgub. “Kalau mau, ayo ke Komisi I dan kita bahas bersama anggaran itu dan apakah hanya itu persoalan penundaan Pilgub,” tantang Irwanto.
Meski menolak dikatakan lamban, Irwanto mengakui jika banyak agenda Deprov molor akibat pimpinan tiada di tempat. “Pimpinan disini ada empat, kenapa semua jalan ditempat jika ketua tidak ada. Ini kan sentralistik. Banyak jadwal yang akhirnya berubah, karena ketua tidak ada,” tegas Irwanto. TMU

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM