RAPBD 2011 Belum Mencerminkan Pemerataan

-
DESAKAN agar APBD 2011 lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan menguat di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. RAPBD 2011 yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) belum mencerminkan pemerataan.
Politisi PAN, Suprapto Dg Situru, mengingatkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mengedepankan asas keadilan anggaran dari sisi kewilayahan, berdasarkan skala prioritas yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Anggaran tidak boleh menumpuk pada daerah tertentu. Seluruh kabupaten/kota disamakan, berdasarkan prioritas program yang ada. Saya juga ingatkan agar daerah-daerah tertinggal diperhatikan infrastrukturnya,” ujar Prapto, akhir pekan kemarin (18/9/2010) di Shelter Deprov.
Prapto juga mengingatkan TAPD, agar meningkatkan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Perbandingan biaya langsung dan tidak langsung idealnya 30 banding 70. Dari tujuh puluh persen tersebut, empat puluh persen langsung ke program masyarakat. Bappeda saya ingatkan jangan memperbesar anggarannya sendiri, namun memerhatikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai skala prioritas dalam RPJMD dan RKPD,” katanya.
Anggota Banggar dari Partai Demokrat, Mustar Labolo, secara tegas menyatakan KUA dan PPAS tidak menyentuh daerah tertinggal, daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. “Banggar akan mengawal ini, untuk penyempurnaan KUA dan PPAS. APBD harus merata dan mampu menjangkau proses pembangunan di daerah terluar atau perbatasan,” katanya.
APBD 2011 lanjut Mustar harus memprioritaskan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana irigasi di kawasan timur dan utara Sulteng, seperti poros jalan Salodik-Pagimana, jalan ke Bungku, Tolitoli dan Buol. “Irigasi perlu diperhatikan untuk wilayah Banggai dan Buol,” tegas Mustar.
Sebelumnya politisi PKB dari DapilBuol-Tolitoli Zaenal Daud, juga menyuarakan hal yang sama. “Mohon maaf, dalam APBD dicantumkan anggaran monitoring program untuk 11 kabupaten/kota. Namun realisasinya belajar dari APBD 2009, hanya dua atau beberapa daerah,” ujar Zaenal.
Berdasarkan evaluasi APBD tahun 2009 dan 2010, daerah pemilihannya itu mendapatkan kucuran anggaran relatif kecil dibanding daerah lain. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya