Perlu Peningkatan Anggaran Jalan

-
BANYAKNYA ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat, direspon Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat.
Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Nawawi menyatakan keluhan masyarakat tersebut harus dijawab Deprov, dengan politik anggaran. “Memang anggaran untuk jalan dan jembatan sangat kecil. Malah secara keseluruhan, anggaran bidang pekerjaan umum dalam APBD 2010, sekira Rp200 miliar. Itu termasuk gaji dan perjalanan dinas. Perlu penambahan anggaran, jika kita ingin jalan di semua wilayah bagus,” ujar Nawawi.
Kerusakan jalan dikatakan Nawawi berpengaruh langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Transportasi menjadi tidak lancar dan distribusi perekonomian terganggu. “Bukan saja hubungan antar daerah yang terganggu karena kerusakan jalan. Perekonomian masyarakat dua daerah yang terhubungkan jalan tersebut juga terganggu. Pemasaran hasil produksi masyarakat sepertti hasil pertanian, tidak lancar. Pendapatan masyarakat berkurang karena jalur transportasi yang kurang bagus. Olehnya peningkatan infrastruktur jalan, harus tetap menjadi prioritas dalam APBD 2011 kedepan, bersama program lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Berapa kenaikannya, tentu akan dibicarakan dengan Tim Anggaran Pemprov dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tekan Nawawi.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan pada Pemprov untuk melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU, untuk peningkatan jalan yang ada di Sulteng. “Pemprov harus melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU dan Badan Anggaran DPR RI. Jika berharap pada pos APBD, kemampuan kita terbatas. Untuk lobi tersebut, Deprov siap memberikan dukungan,” papar Nawawi.
Sebelumnya diberitakan beberapa poros jalan rusak seperti jalan Trans Sulawesi di Morowali, poros Air Terang-Lampasio, Tambu-Kasimbar dan poros Mepanga-Basi yang menghubungkan kabupaten Parmout dengan Tolitoli. “Saya baru dari Tolitoli melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi realisasi APBD 2009. Kondisi jalan Pasir Putih (sebutan poros Mepanga-Basi. Red), cukup memprihatinkan. Banyak titik kerusakan. Kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah,” ujar anggota Komisi III Rusli Dg Palabbi di ruang kerjanya, Kamis (5/8/2010) lalu.
Pemkab Tolitoli pada rombongan Deprov lanjut Rusli, mengusulkan agar poros jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga beban pembiayaan ditanggung APBN.
“Menurut Pemkab Tolitoli, APBD kabupaten dan provinsi terbatas untuk penanganan jalan tersebut. Saya kira, usulan ini patut diapresiasi positif sebagai solusi kerusakan jalan yang makin parah dan terjadi hampir setiap tahun,” kata politisi PBR itu.
Berdasarkan catatan Komisi III ungkap Rusli, masih banyak ruas jalan lain yang juga mengalami kerusakan serupa. Hal tersebut menurut Rusli, dikarenakan rendahnya anggaran pemeliharaan. “Benar APBD kita sangat terbatas, biaya pemeliharaan kecil dan hanya mampu untuk memaras rumput di pingir dan bahu jalan. Begitu juga dengan rehabilitasi kerusakan, sifatnya hanya menambal,” paparnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya