Pembebasan Lahan DSLNG, Pemprov Diminta Turun Tangan

-
PEMPROV Sulteng diminta turun tangan memfasilitasi penyelesaian pembebasan lahan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di desa Uso kecamatan Batui, yang sebagian bermasalah.
“Masalah ini berlarut-larut dan dikeluhkan masyarakat. Saya kira Pemprov harus turun tangan dengan mengundang Tim 9 yang dibentuk Pemkab Banggai dan PT DSLNG, mencari solusi sehingga masalah ini secepatnya selesai,” ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi,via Ponsel kemarin (14/9/2010).
Percepatan penyelesaian masalah lahan,dikatakan Rusli akan berdampak pada operasional PT DSLNG di Banggai. Jika perusahaan gas tersebut beroperasi dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Beroperasinya perusahaan tersebut, akan mengurangi angka pengangguran di Sulteng.
“Akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. PT DSLNG juga telah menyatakan komitmennya menggunakan tenaga kerja lokal hingga 80 persen. Jika proyek ini telah jalan, sekira 8000 tenaga kerja local akan terserap. Dengan sendirinya keberadaan DSLNG mengurangi pengangguran di Sulteng,” ujar Rusli.
Berdasarkan pemaparan PT DSLNG di Deprov beberapa waktu lalu, proyeksi keuntungan yang didapat Negara dari eksploitasi gas Donggi-Senoro mencapai Rp64 triliun. Menurut General Manager JOB Medco-Pertaminia E&P Tomori Hendrajaya, proyek dipastikan memberikan dorongan perkembangan Sulteng.
Investasi infrastruktur 3-4 tahun akan memberikan multiplier effect bagi Sulteng, selain dana bagi hasil dari pajak yang dipungut pemerintah.
“Dengan asumsi harga minyak dunia US$70/barel, keuntungan yang akan didapat Sulteng mencapai Rp1,2 triliun. Keuntungan tersebut dibagi Rp240 miliar untuk Sulteng, Rp480 miliar Banggai dan Rp480 miliar untuk kabupaten/kota non penghasil,” terang Rusli.
Selain pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, menurut Rusli yang menarik adalah suplai energi listrik untuk daerah sekitar operasi PT DSLNG. Perusahaan gas tersebut akan membangun pembangkit listrik, untuk menopang eksploitasi dan operasional perusahaan. Sebagian dari energi yang ada akan diberikan pada masyarakat sekitar.
“Jika Pemprov tidak siap, maka Deprov harus membentuk Pansus untuk mempercepatn penyeleasaian masalah tersebut,” saran politisi PBR itu.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya