Komisi I Usulkan Tim Penelusuran Silpa

-
KOMISI I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengusulkan pembentukan Tim Penelusuran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2009. Usulan itu disampaikan ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu.
“Tim ini diusulkan karena ada perbedaan data saldo (sisa anggaran) beberapa SKPD yang masuk ke komisi. Data tersebut berbeda, dengan laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pengelolaan APBD2009.Total Silpa yang disampaikan gubernur Rp176,6 miliar,” jelas Sri Lalusu di ruang kerjanya, kemarin (2/9/2010).
Dicontohkan Sri, sisa anggaran sekretariat DPRD (Setwan) yang diserahkan ke Komisi I Rp2,4 miliar. Sisa itu berdasarkan audit BPK RI. Namun dalam laporan pertanggungjawaban gubernur, sisa anggaran Setwan Rp1,7 miliar. “Ada selisih Rp700 juta,” ungkap Sri diamini anggota Komisi I Zaenal Abidin Ishak.
Selisih sisa anggaran juga terjadi pada Inspektorat. Hasil audit BPK, sisa anggaran Inspektorat Rp913 juta. Namun menurut data Inspektorat ke Komisi I, hanya Rp455 juta. “Ada perbedaan pemahaman, menurut Inspektorat biaya langsung Rp457 juta tidak bisa dimasukan sebagai Silpa, karena anggaran untuk gaji. Informasi yang kami terima, di Komisi III juga ditemukan hal yang sama pada Silpa Bappeda, ada selisih,” bebernya.
Sesuai aturan lanjut Sri, hasil audit yang sah adalah yang dikeluarkan BPK. Perbedaan data SKPD dan laporan gubernur menunjukan ketidakcermatan sekaligus pola pelaporan yang keliru. “Kita juga mau tahu, selisih tersebut secara fisik ada uangnya atau tidak. Jika ada dan kemudian berkurang sebagaimana laporan pertanggungjawaban gubernur tentu ini menjadi pertanyaan dan catatan bagi kami,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya