Daerah Tertinggal Perlu Perhatian

-
BADAN Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, telah menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas palfon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2010 dan APBD 2011, usai lebaran. Pembahasan dijadwalkan marathon dari tanggal 14 September hingga 24 September2010.
Menyahuti pembahasan APBD tersebut, Anggota Komisi II Deprov Sulteng Zaenal Daud, mengingatkan Pemprov untuk mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran dalan Perubahan APBD 2010 dan APBD 2011. Infrastruktur daerah tertinggal harus mendapatkan prioritas.
“Pemprov dalam hal ini Bappeda dan Biro Keuangan, seyogyanya dalam penyusunan PPAS, mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran bagi seluruh daerah. Daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian dan sebisa mungkin mendapatkan alokasi anggaran lebih, sesuai kebutuhan rakyat dan daerah itu,” ujar Zaenal Daud, kemarin (7/9/2010).
Peringatan itu disampaikan politisi PKB asal Buol-Tolitoli itu, berdasarkan evaluasi APBD tahun 2009 dan 2010, terjadi ketidakberimbangan anggaran antara daerah yang satu dengan yang lain.
Menurut Zaenal kucuran anggaran dari APBD Provinsi tidak boleh melihat luasan atau jumlah penduduk sebuah daerah. Pemerintah harus memerhatikan kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Sebagaimana nota APBN yang disampaikan Presiden, infrastruktur dan kemiskinan harus menjadi prioritas. Olehnya APBD juga harus seperti itu. Untuk itu, kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua dalam pembahasan dan penyusunan APBD kedepan,” kata Zaenal. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya