Anggaran Kesehatan Salahi UU

-
ANGGARAN kesehatan yang diploting dalam prioritasdan plafon anggaran sementara (PPAS) Sulteng tahun 2011, hanya tujuh persen. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, anggaran kesehatan dalam APBD minimal sepuluh persen.
“Setelah saya hitung-hitung, anggaran kesehatan hanya tujuh persen.Padahal sesuai UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harusnya paling sedikit sepuluh persen diluar gaji,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Hanura, dr Ramli Isa Kukuh MHA, dalam rapat panitia anggaran, belum lama ini.
Rendahnya anggaran kesehatan lanjut Ramli, berpengaruh terhadap layanan dan kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu yang disoroti Ramli, anggaran pelayanan dan pencegahan penyakit menular. Dalam PPAS, program tersebut diplot Rp1,9 miliar. Pada satu sisi, potensi penyakit menular banyak di Sulteng.
“Salah satunya demam berdarah atau DBD. Berdasarkan penelitian, jumlah penderita DBD tahun 2009 di Sulteng mencapai 73 ribu orang. Dari kasus itu kerugian daerah mencapai Rp24 miliar. Itu belum terhitung penyakit menular lain, tapi anggarannya sangat kecil.Menurut saya,kita harus dorong anggaran kesehatan ini sekurang-kurangnya sepuluh persen, kalau bisa lebih dari itu,” papar mantan Direktur Undata itu.
Bedasarkan dokumen PPAS, anggaran kesehatan yang dikelola tiga instansi, masing-masing Dinas Kesehatan, RSUD Undata dan RSD Madani mencapai Rp127,8 miliar atau sekira 12 persen dari total anggaran Rp1,02 triliun. Anggaran tersebut masih terhitung gaji pegawai, pengadaan infrastruktur serta administrasi dan sarana kantor. Malah masih ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional.
Beberapa mata anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dikelola Dinas Kesehatan diantaranya, peningkatan kesehatan masyarakat Rp1,5 miliar, pelayanan kesehatan khusus Rp750 juta, pelayanan keehatan ibu dan anak Rp1 miliar dan pelayanan kesehatan usia lanjut Rp200 juta.
Selain itu ada program kesehatan perorangan dan rujukan rumah sakit sebesar Rp1,1 miliar, penanggulangan gizi masyarakat Rp1,1 miliar dan pelayanan kesehatan keluarga miskin Rp1miliar.
Sementara pada RSUD Undata yang paling menyolokadalah anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) sebesar Rp12,24 miliar dan pada RSD Madani untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien kurang mampu Rp1,27 miliar dan Jamkesmas Rp2,75 miliar.
Usulan Ramli untuk menaikkan anggaran kesehatan mendapat dukungan dari anggota Fraksi PAN, Suprapto Dg Situru. Dikatakan Prapto, yang paling merasakan rendahnya anggaran kesehatan adalah masyarakat miskin. Di Sulteng saat ini angka kemiskinan mencapai 18,98 persen atau 489.800 jiwa. Kondisi ini diperparah tingkat pengangguran yang sangat tinggi, mencapai 5,43 persen jumlah penduduk atau 66.009 jiwa.
“Saya juga mengingatkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk penanganan penyakit Schitosomiasis, yang menyerang masyarakat Lindu. Jumlah masyarakat sekitar Danau Lindu yang terserang Schitosomiasis meningkat. Saat ini sekira 4 persen masyarakat yang berada di kawasan danau Lindu terserang virus yang belum ditemukan obatnya itu. Padahal tahun sebelumnya, hanya ditemukan sekira 0,82 persen masyarakat yang terinfeksi. Harus ada upaya jelas dari pemerintah untuk menanganinya,” tekan anggota Deprov dari daerah pemilihan Poso,Touna dan Morowali itu.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya