Tindaklanjuti Temuan BPK, DPRD Harus Pro Aktif

-
PALU, MERCUSUAR-Terkait banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah kabupaten, DPRD kabupaten harus pro aktif menindaklanjutinya. Hal itu dikemukakan anngota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Nawawi Sang Kilat.
“Sesuai UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya dan pada ayat (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Mengacu pada ketentuan ini, DPRD harus pro aktif menindaklanjuti temuan BPK,” ujar Nawawi, di Shelter Deprov kemarin (Selasa, 1/6).
DPRD lanjut Nawawi harus membentuk Pansus untuk membahas temuan BPK, dengan memberikan catatan kritis dan mebuat rekomendasi untuk pemerintah daerah. “Jika temuan BPK terindikasi pidana atau merugikan keuangan negara/daerah, DPRD bisa meminta kepolisian, kejaksaan atau KPK mengusutnya. Namun jika temuan itu bersifat administratif, cukup disampaikan ke kepala daerah untuk memperbaiki kinerja SKPD,” kata Politisi Partai Demokrat itu.
Mantan pegawai inspektorat daerah ini juga sepakat dengan pihak-pihak yang menyatakan, temuan BPK dapat dijadikan alat bukti permulaan bagi kepolisian, kejaksaan atau KPK melakukan penelusuran lebih jauh.
“Kasus century bermula dari temuan BPK. Untuk daerah, temuan BPK juga bisa dijadikan alat bukti permulaan penyidik melakukan penyelidikan atau penyidikan,” tegas Nawawi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov), Huisman Brant Toripalu, mendukung jika kepolisian atau kejaksaan melakukan penelusuran temuan Badan Pemeriksa (BPK) atas laporan keuangan pemkab/kota dan Pemprov. “BPK merupakan lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang memeriksa keuangan negara/daerah, hasil pemeriksaan BPK memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti permulaan, untuk melakukan penelusuran dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah. Kepolisian atau kejaksaan bisa menggunakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk memulai penyelidikan atau penyidikan,” ujar Brant via ponsel, Senin (31/5).
Kepolisian dan kejaksaan, lanjut Brant, tidak boleh menunggu kelengkapan bukti temuan BPK yang mengindikasikan penyimpangan keuangan. “BPK hanya memeriksa dan menghitung kerugian keuangan atau dugaan penyimpangan. Selebihnya menjadi tugas kepolisian atau kejaksaan untuk melengkapi bukti-buktinya. Itu salah satu tugas mereka dalam penyelidikan. Pintu masuknya, ya LHP tadi,” kata politisi PDIP itu.
Diberitakan sebelumnya, hampir saban tahun, BPK membeberkan temuan yang bersifat dugaan penyimpangan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Sulteng. Namun tindaklanjut dari temuan tersebut tidak kelihatan, utamanya yang bersifat pidana. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya