Pengembangan Energi Alternatif

-
GUNA mengatasi kekurangan sumberdaya listrik di Sulteng, pemerintah perlu mengembangkan pembuatan energi alternatif. Demikian disampaikan juru bicara Pansus laporan hasil koordinasi dan komunikasi antar daerah, Suryawati Hosari dalam paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (7/7).
Sulteng kata Suryawati, bisa bertukar pemikiran dalam pengembangan energi alternatif dengan Pemprov Jawa Barat, yang telah berhasil mengatasi krisis energi.
Berdasarkan hasil kunjungan Komisi III, untuk mengatasi krisis energi listrik, Pemprov Jawa Barat memanfaatkan potensi panas bumi yang banyak bertebaran di wilayah itu. Pemprov Jawa Barat menargetkan pengembangan Potensi Panas Bumi sampai dengan Tahun 2025 sebesar 3267 MW (target Road Map Nasioanal), yang tersebar di Bogor (Gunung Pancar 50 MW, Kawah Ratu Gunung Salak 352 MW, Kiara Beres Gunung Salak 225 MW). Sukabumi (Jampang 225 MW), Garut ( Cilayu 100 MW, Gunung Guntur Masigit 70 MW), Cianjur (Tanggeung-Cibungur 100 MW), Tasikmalaya (G.Galunggung 100 MW.Cipanas Ciawi 50 MW) dan Ciamis (Gunung Sawal 25 MW).
“Sulteng juga memiliki potensi panas bumi seperti yang ada di Pantai Barat,” katanya.
Selain memanfaatkan potensi panas bumi, Pemprov Jawa Barat mendudukan Pengembangan Energi Alternatif, sebagai program skala prioritas, melalui pengembangan energi air skala kecil (PLTMH), pengembangan energi surya, penegembangan Bioenergi dan biogas.
Pemprov Jawa Barat juga menempatkan pembangunan listrik pedesaan sebagai salah satu skala prioritas pembangunan, dengan tujuan pengurangan Kemiskinan. Dengan energi tenaga listrik terjadi peningkatan produktifitas dan pendapatan.
Energi listrik juga mendukung pembangunan dan perekonomian secara signifikan. Berdasarkan penelitian bahwa satu keluarga pengguna listrik mampu meningkatkan PDRB sebesar Rp9,64 juta. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya