Pengalihan Anggaran GW Melanggar

-
PALU, MERCUSUAR - Pengalihan anggaran pembangunan Gedung Wanita (GW) ke pembuatan pagar STQ sebesar Rp1,1 miliar, merupakan pelanggaran. Pasalnya, pengalihan anggaran baru bisa dilakukan dengan persetujuan Deprov.
“Itu sebuah pelanggaran,” kata anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, Jumat (6/8).
Alasan Karo Perlengkapan Umum Pemprov Sulteng, Kasman Lassa, tidak perlu persetujuan Deprov karena Gubernur memiliki kewenangan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2010, dinilai Markus keliru. “APBD adalah produk bersama antara pemerintah dan Deprov. Olehnya tidak benar diperbolehkan menggeser anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan Deprov. Selain itu, sampai saat ini fungsi Deprov dalam hal pengawasan dan budgeting belum berubah. Mengacu pada dua fungsi itu, apa yang disampaikan Karo seperti tidak mengindahkan kedudukan dan fungsi Deprov,” ujarnya.
Pekan lalu lanjut Markus, Komisi I telah memanggil Karo Perlengkapan Umum Kasman Lassa dan Karo sebelumnya, Yuliansyah. Kedua pejabat tersebut telah dimintai penjelasannya soal pengalihan anggaran GW.
“Alasan Karo pada waktu itu, area STQ akan digunakan iven nasional Harganas yang akan dihadiri Presiden. Area tersebut belum dipagar dan banyak hewan masuk, itu demi keamanan. Pada satu sisi tidak ada anggaran pagar dan dipandang pembangunan Gedung Wanita tidak mendesak. Olehnya anggarannya dialihkan sebagian,” paparnya.
Alasan tersebut menurut Markus bisa diterima. Meski demikian, Pemprov seharusnya menyurat ke Deprov sebagai landasan hukum secara administratif. “(Gedung) Kita ini cuma baku muka, apa susahnya menyurat ke Deprov,” tandas politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) itu.
Ketua Komisi III Nawawi Sang Kilat juga menyatakan hal yang sama. Apapun alasannya, penggeseran atau pengalihan anggaran harus diketahui dan disetujui Deprov. Namun, baik Markus maupun Nawawi tak merinci apa sanksi terhadap Pemprov atas langkah mengalihkan anggaran itu.
Sebelumnya Kepala Biro Perlengkapan Umum Sulteng, Kasman Lassa mengaku mengalihkan sebagian anggaran pembangunan GW untuk pembangunan pagar depan eks STQ, sebesar Rp1 miliar lebih, tidak melibatkan kalangan legislatif.
“Eksekutif yang mengambil keputusan tanpa melalui Deprov lagi, karena kepentingan yang mendesak dan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2010, gubernur memiliki kewenangan,” jelas mantan Karo Hukum Setdaprov Sulteng itu.
Dengan landasan PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah itu, kata Kasman, maka pengalihan anggaran untuk pembangunan pagar dilakukan tanpa sedikitpun mengubah jumlah anggaran yang telah digeser tersebut. “Nantinya, anggaran pembangunan gedung wanita akan digantikan,” ucapnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya