Menantang Keberanian Jaksa dan Polisi

-
HAMPIR saban tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan yang bersifat dugaan penyimpangan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Sulteng. Namun tindaklanjut dari temuan tersebut tidak kelihatan, utamanya yang bersifat pidana.
Belajar dari kasus Century, seharusnya kejaksaan dan kepolisian bisa mengambil langkah maju, menelusuri semua temuan BPK tersebut. Kasus Century terkuak, dari laporan hasil pemeriksaan BPK.
BPK sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 2 merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai satu-satunya lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan negara/daerah, hasil pemeriksaan BPK memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti permulaan, untuk melakukan penelusuran dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah.
Temuan BPK sebenarnya merupakan entry point bagi penyidik Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendalaman secara hukum, untuk menetapkan apakah temuan BPK sebagai pelanggaran administratif semata atau pelanggaran pidana. Apalagi untuk penanganan hukum, BPK telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan (25 Juli 2007) dan Kepolisian (21 November 2008). Kedua instansi ini sebagaimana kesepakatan (MoU) berkewajiban menindaklanjuti temuan BPK yang terindikasi melanggar ketentuan hukum (korupsi). Namun demikian, belum semua temuan BPK ditindaklanjuti Kejaksaan dan Kepolisian.
Kejaksaan dan Kepolisian kerap kali berdalih, tidak memiliki dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Padahal LHP BPK bisa diakses dengan mudah dari situs resmi BPK. Kedua institusi hukum tersebut juga sering berkilah dengan alasan yuridis formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.
Pasal tersebut menyatakan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
Berlepas dari ketentuan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2006, Kejaksaan dan Kepolisian punya tugas khusus untuk menuntaskan dugaan kasus tindak pidana korupsi atau penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 Poin 11.
Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut oleh Kejaksaan dan Kepolisian, temuan BPK pada tiga kabupaten yang dinyatakan disclaimer laporan keuangan TA 2009.
Beberapa temuan BPK yang dimaksud diantaranya temuan dalam LHP Kabupaten Morowali dengan total Rp50,09 Miliar (M) atau 4,70 persen dari cakupan pemeriksaan. BPK juga menyatakan tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) sejak 2005 hingga 2008, menunjukkan 79 temuan dengan 174 rekomendasi BPK, telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 66 rekomendasi dan 91 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
Untuk Kabupaten Buol temuan dalam LHP sebesar Rp106,92 M atau 6,87 persen dari cakupan pemeriksaan. Tahun sebelumnya, BPK juga menyatakan opini disclaimer untuk kabupaten Buol, dengan temuan Rp48.37 Miliar. Pemkab Buol tidak menyajikan adanya panjar. Namun, cash opname BUD menunjukkan adanya panjar sebesar Rp7.755.575.990,00 untuk panjar tahun 2007 dan Rp22.223.251.369,00 untuk panjar tahun 2008. Hal ini tidak dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran penyajian akun kas.
BPK juga memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli TA 2009. Menurut Kepala BPK Perwakilan Sulteng Dadang Gunawan, penilaian disclaimer tersebut berdasarkan jumlah temuan dalam laporan keuangan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp46,48 miliar atau 6,66 persen dari cakupan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Tolitoli.
Selain itu, Dadang menyebutkan, utang sebesar Rp30,90 miliar tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tidak terdapat penyajian dalam sisi aset.
Selanjutnya, Pemkab Tolitoli belum melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo sebesar Rp2,32 miliar, belanja penunjang operasional (BPO) dan tunjangan komunikasi intensif (TKI) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli periode 2004-2009 sebesar Rp237,30 juta belum dikembalikan ke Kas Daerah, serta pembayaran atas kegiatan penilaian aset tetap dilakukan sebelum pekerjaan selesai sebesar Rp645,50 juta. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya