PKPI Bakal Gugat Wildan

-
PALU, MECUSUAR - Belum tuntas urusan mantan Dirut Perusahaan Daerah (PD) Sulteng Wildan Abdul Malik dengan aparat hukum atas dugaan korupsi, kali ini ia akan berhadapan dengan gugatan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulteng.
PKPI secara kelembagaan merasa tercoreng atas pernyataan Wildan di depan Pansus DPRD Provinsi (Deprov), yang mengungkapkan dugaan PKPI menggunakan dana PD Sulteng.
“Pernyataan Wildan tidak benar dan merusak nama baik partai. Saya beri waktu 7 x 24 jam untuk membuktikannya. Jika yang bersangkutan tidak bisa membuktkan, PKPI akan menggugatnya melalui jalur hukum,” ujar Ketua DPP PKPI Sulteng, Yahya Patiro, di Deprov, Senin (17/5/2010).
Dalam waktu 7 x 24 jam, Yahya meminta Wildan menunjukkan bukti siapa yang menerima dana PD Sulteng, waktu dan tempat penerimaan serta berapa besar dana yang diterima PKPI. “Saudara Wildan menghakimi secara terbuka di depan Pansus. Kita normatif saja, siapa yang menuduh harus membuktikan. Tanggapan saya ini merupakan somasi terbuka pada Saudara Wildan. Harus dibuktikan, saya tidak main-main dan tersinggung soal ini. PKPI akan mengambil langkah tegas,” tekan Yahya Patiro.
Dikatakan Yahya, meski saat itu Zaenal menjabat Sekretaris PKPI, bukan berarti mencampuradukkan keuangan partai dan PD Sulteng. Posisi Zaenal, tidak bermasalah karena yang bersangkutan bisa menjalankan kedua urusan dan tidak ada konflik kepentingan didalamnya.
Dirut PD Sulteng Zaenal Abduh yang juga mantan sekretaris PKPI, di depan Pansus juga membantah penggunaan dana PD Sulteng untuk kepentingan partai. SPPD PD Sulteng yang dituduhkan untuk kepentingan partai juga dibantahnya.
“Beberapa kali saya ke Jakarta dengan SPPD PD Sulteng untuk urusan lobi pembelian aspal dari Timur Tengah dan MoU pembangunan hotel di Palu yang merupakan program PD Sulteng, bukan untuk kepentingan partai.
Sebelumnya diberitakan, Wildan sejak awal mengaku tidak sepakat terhadap penunjukkan Zaenal sebagai Direktur di PD Sulteng, karena yang bersangkutan Sekretaris PKPI Sulteng. Namun Gubernur memaksakannya dan berjanji akan melakukan pembinaan. “Gubernur saat itu ketua PKPI dan Zaenal sekretaris. Saya khawatir ada konflik kepentingan dalam pengelolaan PD Sulteng. Saya mengusulkan Fahmi Mochtar Labalado, namun ditolak Gubernur,” ujarnya.
Dikemudian hari lanjut Wildan dugaannya benar. Manajer Jasa Konstruksi PD Sulteng kala itu, Dira Tamarina datang ke rumahnya melaporkan adanya kebocoran uang PD Sulteng dan diduga digunakan untuk kepentingan partai. “Saat itu Dira tidak menyebut jumlahnya, hanya mengatakan dana dipakai PKPI. Dira boleh membantahnya. Tapi itu yang ia katakan saat datang ke rumah saya,” terang Wildan. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya