Gubernur Tidak Adil

-
PALU, MERCUSUAR - Pemerintahan HB Paliudju-Ahmad Yahya dinilai mengabaikan asas keadilan dan pemerataan anggaran. Buktinya anggaran untuk Kabupaten Buol dan Tolitoli dari APBD 2009, tidak lebih dari satu persen dari total anggaran Rp1,052 triliun. “APBD 2009 tidak merata dan mencerminkan ketidakadilan. Untuk Buol dan Tolitoli kurang dari satu persen,” kata anggota Deprov Dapil Buol-Tolitoli Zaenal Mahmud Daud, dalam paripurna pembentukan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2009, Selasa (18/5/2010).
Gubernur tegas Zaenal, harus adil dalam membagi APBD provinsi pada seluruh kabupaten/kota. Jika APBD tidak merata dan adil, akan berdampak pada pelayanan masyarakat dan proses pembangunan di daerah.
“Jangan sampai ketidakadilan ini menimbulkan gejolak di masyarakat,” tekan politisi PKB itu.
Usai paripurna, Zaenal yang ditemui di depan Komisi II menyatakan, saat ini ia tengah mengevaluasi APBD 2009 secara mendalam, untuk selanjutnya disampaikan dalam pembahasan LKPj Gubernur, yang rencananya digelar tanggal 24 Mei 2010. Dicontohkan Zaenal, bukti ketidakadilan anggaran untuk Buol, adalah tidakadanya anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) yang diplot untuk Buol. “Buol sebagai daerah yang memiliki potensi perikanan laut cukup besar, mestinya mendapat perhatian dari Diskanlut Sulteng, tapi anggaran untuk itu nol rupiah. Saya akan sampaikan secara terbuka pada Gubernur soal tidakmeratanya anggaran ini,” tegasnya.
Sebelumnya Zaenal juga mendapat keluhan Bupati dan SKPD Tolitoli, terkait rendahnya anggaran untuk Tolitoli, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tolitoli, beberapa waktu lalu.
Bupati Ma’ruf Bantilan dalam pembukaannya saat itu mengingatkan Gubernur untuk memerhatikan kebutuhan masyarakat dan daerah Tolitoli.
Bukan hanya Zaenal yang mengkritik Gubernur. Anggota Deprov dari Dapil Banggai-Bangkep Busta Kamindang, menyatakan LKPj Gubernur belum menggambarkan capaian kinerja Pemprov beserta seluruh SKPD-nya.
Untuk itu Busta menyarankan agar Pansus LKPj meminta hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan dan kinerja Pemprov. “Jangan sampai LKPj kelihatannya bagus, tapi kenyataan tidak seperti itu. Contoh, dalam LKPj dikatakan kemiskinan turun. Apa yang jadi indikator, berapa jiwa yang telah dientaskan, programnya dan kegiatannya apa, wilayahnya dimana dan pembandingnya apa tidak jelas. Begitu juga dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi,” ujar Busta. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya