Bisnis PLN-PLTU Korbankan Rakyat
PALU, MERCUSUAR - Bisnis jual beli daya listrik antara PLN Cabang Palu dan PLTU Panau, dinilai hanya mengorbankan kepentingan rakyat. Hal itu dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat pada rapat dengar pendapat (RDP) Deprov dengan PLN, PLTU Panau, asosiasi kontraktor listrik Indonesia (AKLI) dan Dinas Pertambangan dan Energi Sulteng, Rabu (19/5/2010).
“Setiap pelayanan PLN tidak optimal dan terjadi pemadaman, alasannya selalu perbaikan dan pemeliharaan mesin. Alasan lainnya batubara PLTU habis atau adanya nego kenaikan harga PLTU pada PLN. Batubara habis itu murni urusan bisnis PLN dan PLTU, rakyat hanya tahu PLN harus melayani maksimal dan listrik tidak padam-padam. Jangan alasan bisnis mengorbankan kepentingan rakyat,” ujar Nawawi.
Sodokan Nawawi pada PLN mendapat dukungan anggota Komisi II Zaenal Daud. Dikatakan Zaenal, masalah listrik adalah tanggungjawab PLN. Keberadaan PLTU sebagai penyuplai energi merupakan bisnis sepihak PLN dan PLTU. Rakyat selaku konsumen, hanya memiliki ikatan kontrak dengan PLN.
“Kalau Manajer PLN Cabang Palu tidak mampu sebaiknya mundur saja. Kenapa di daerah lain bisa, di Palu tidak. Apa Palu bukan bagian Indonesia. Sudah kerjasama dengan PLTU malah makin parah,” sergah Zaenal.
Manajer Cabang PLN Palu I Nyoman Sujana di depan pimpinan dan anggota Deprov, menyatakan penunjukan PT PJPP dimaksudkan untuk menanggulangi krisis listrik yang terjadi di Palu dan sekitarnya. Penunjukan itu dikarenakan PJPP menawarkan skema log in, dimana batubara beserta tambang supliernya merupakan urusan PJPP, dengan harga yang telah disepakati.
Namun dalam perkembangannya lanjut Nyoman, PJPP telah mengajukan tiga kali perubahan harga dan dilakukan amandemen kontrak.
“April bulan lalu, PJPP kembali mengajukan renegoisasi harga dan menyatakan tidak mampu lagi membeli batubara. Bahkan tanggal 15 Mei, batubara habis dan kami terpaksa melakukan pemadaman seperti ini. Selain itu juga dikarenakan pemeliharaan mesin kami,” terang Nyoman.
Pemadaman dilakukan karena pasokan energi listrik saat ini hanya 8 MW. Sedangkan kebutuhan untuk Palu hingga Parigi 59 MW. “Kami memiliki unit diesel di Palu 19 MW dan Parigi 3 MW. Dengan suplai 8 MW, terpaksa dilakukan pemadaman dengan pola 3:9, tiga jam menyala sembilan jam padam,” urai Nyoman.
Untuk mengatasi problem yang ada, PLN telah melakukan pembelian batubara 20 ribu metric ton. Sedianya batubara tersebut datang tanggal 18 Mei. Namun kendala di lapangangan saat louding, batubara tersebut baru akan tiba di Palu 22 Mei.
“Ini jalan keluar jangka pendek. Untuk jangka panjang, sampai 2015 Sulteng dapat penambahan daya hingga 283 MW. Awal Juni ini dioperasikan mesin dari sewatama 10 MW, Agustus 3 MW dan September 20 MW. Untuk Sulewana mungkin running tahun 2011,” paparnya.
Manajer Umum PJPP M Ridwan menegaskan, PLTU Panau tetap akan beroperasi selama batubara tersedia. PJPP saat ini tengah melakukan renegoisasi harga dengan PLN Pusat. Diakuinya, selama beroperasi 3 tahun PJPP terus mengalami kerugian. Tidak tanggung-tanggung, kerugian PJPP mencapai Rp85 miliar, dengan hutang pengadaan batubara Rp32 miliar.
“Kerugian berawal dari krisis global 2008, dimana harga minyak mencapai US$150 per barel. Batubara naik tajam. Jika Sabtu batubara datang, kami komit untuk operasi seperti biasa. Bagaimanapun PLTU telah memberi kontribusi pembangunan Palu dan sekitarnya, dengan 150 tenaga kerja lokal dari total tenagakerja 168 orang,” katanya.
Selama tiga tahun ujar Ridwan, PLTU mampu memproduksi daya 24 MW dan 22 MW dijual untuk melayani kebutuhan masyarakat Palu dan sekitarnya. “Jika batubara 20 metric ton datang hari Sabtu dengan masing-masing tongkang 5.500 metric ton, kami langsung siap operasi, sembari menunggu hasil renegoisasi harga yang sementara berjalan,” janji Ridwan.
Ketua AKLI Farid Jafar Nassar yang turut hadir dalam RDP, mengatakan ada isu di tengah masyarakat, PJPP menolak batubara 20 ribu metric ton yang dibeli PLN. Namun isu tersebut telah dibantah PJPP, dengan menyatakan batubara 20 ribu metric ton tidak bisa dimuat dalam tongkang 400 feet, karena dermaga PJPP hanya mampu untuk tongkang 5.500 metric ton atau sekitar 120 feet. Farid minta Deprov memberikan dukungan politik pada PLN untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Palu dan sekitarnya.
“Selain mengatasi pemadaman, PLN juga harus memikirkan penambahan daya karena ada daftar tunggu masyarakat yang hendak memasang jaringan baru 20 MW di empat kabupaten,” tekannya.TMU
“Setiap pelayanan PLN tidak optimal dan terjadi pemadaman, alasannya selalu perbaikan dan pemeliharaan mesin. Alasan lainnya batubara PLTU habis atau adanya nego kenaikan harga PLTU pada PLN. Batubara habis itu murni urusan bisnis PLN dan PLTU, rakyat hanya tahu PLN harus melayani maksimal dan listrik tidak padam-padam. Jangan alasan bisnis mengorbankan kepentingan rakyat,” ujar Nawawi.
Sodokan Nawawi pada PLN mendapat dukungan anggota Komisi II Zaenal Daud. Dikatakan Zaenal, masalah listrik adalah tanggungjawab PLN. Keberadaan PLTU sebagai penyuplai energi merupakan bisnis sepihak PLN dan PLTU. Rakyat selaku konsumen, hanya memiliki ikatan kontrak dengan PLN.
“Kalau Manajer PLN Cabang Palu tidak mampu sebaiknya mundur saja. Kenapa di daerah lain bisa, di Palu tidak. Apa Palu bukan bagian Indonesia. Sudah kerjasama dengan PLTU malah makin parah,” sergah Zaenal.
Manajer Cabang PLN Palu I Nyoman Sujana di depan pimpinan dan anggota Deprov, menyatakan penunjukan PT PJPP dimaksudkan untuk menanggulangi krisis listrik yang terjadi di Palu dan sekitarnya. Penunjukan itu dikarenakan PJPP menawarkan skema log in, dimana batubara beserta tambang supliernya merupakan urusan PJPP, dengan harga yang telah disepakati.
Namun dalam perkembangannya lanjut Nyoman, PJPP telah mengajukan tiga kali perubahan harga dan dilakukan amandemen kontrak.
“April bulan lalu, PJPP kembali mengajukan renegoisasi harga dan menyatakan tidak mampu lagi membeli batubara. Bahkan tanggal 15 Mei, batubara habis dan kami terpaksa melakukan pemadaman seperti ini. Selain itu juga dikarenakan pemeliharaan mesin kami,” terang Nyoman.
Pemadaman dilakukan karena pasokan energi listrik saat ini hanya 8 MW. Sedangkan kebutuhan untuk Palu hingga Parigi 59 MW. “Kami memiliki unit diesel di Palu 19 MW dan Parigi 3 MW. Dengan suplai 8 MW, terpaksa dilakukan pemadaman dengan pola 3:9, tiga jam menyala sembilan jam padam,” urai Nyoman.
Untuk mengatasi problem yang ada, PLN telah melakukan pembelian batubara 20 ribu metric ton. Sedianya batubara tersebut datang tanggal 18 Mei. Namun kendala di lapangangan saat louding, batubara tersebut baru akan tiba di Palu 22 Mei.
“Ini jalan keluar jangka pendek. Untuk jangka panjang, sampai 2015 Sulteng dapat penambahan daya hingga 283 MW. Awal Juni ini dioperasikan mesin dari sewatama 10 MW, Agustus 3 MW dan September 20 MW. Untuk Sulewana mungkin running tahun 2011,” paparnya.
Manajer Umum PJPP M Ridwan menegaskan, PLTU Panau tetap akan beroperasi selama batubara tersedia. PJPP saat ini tengah melakukan renegoisasi harga dengan PLN Pusat. Diakuinya, selama beroperasi 3 tahun PJPP terus mengalami kerugian. Tidak tanggung-tanggung, kerugian PJPP mencapai Rp85 miliar, dengan hutang pengadaan batubara Rp32 miliar.
“Kerugian berawal dari krisis global 2008, dimana harga minyak mencapai US$150 per barel. Batubara naik tajam. Jika Sabtu batubara datang, kami komit untuk operasi seperti biasa. Bagaimanapun PLTU telah memberi kontribusi pembangunan Palu dan sekitarnya, dengan 150 tenaga kerja lokal dari total tenagakerja 168 orang,” katanya.
Selama tiga tahun ujar Ridwan, PLTU mampu memproduksi daya 24 MW dan 22 MW dijual untuk melayani kebutuhan masyarakat Palu dan sekitarnya. “Jika batubara 20 metric ton datang hari Sabtu dengan masing-masing tongkang 5.500 metric ton, kami langsung siap operasi, sembari menunggu hasil renegoisasi harga yang sementara berjalan,” janji Ridwan.
Ketua AKLI Farid Jafar Nassar yang turut hadir dalam RDP, mengatakan ada isu di tengah masyarakat, PJPP menolak batubara 20 ribu metric ton yang dibeli PLN. Namun isu tersebut telah dibantah PJPP, dengan menyatakan batubara 20 ribu metric ton tidak bisa dimuat dalam tongkang 400 feet, karena dermaga PJPP hanya mampu untuk tongkang 5.500 metric ton atau sekitar 120 feet. Farid minta Deprov memberikan dukungan politik pada PLN untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di Palu dan sekitarnya.
“Selain mengatasi pemadaman, PLN juga harus memikirkan penambahan daya karena ada daftar tunggu masyarakat yang hendak memasang jaringan baru 20 MW di empat kabupaten,” tekannya.TMU
Komentar
Posting Komentar