Ada SPPD Macet di Deprov

-
PALU, MERCUSUAR- Jika di bank ada istilah kredit macet, di DPRD Provinsi (Deprov) berkembang istilah ‘SPPD macet’. Istilah itu muncul, karena keterlambatan proses pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas anggota Deprov, yang ditangani Bagian Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan). Padahal anggota Deprov telah mengantongi surat perintah perjalanan dinas (SPPD), untuk tugas tertentu.
“Kejadian ini telah berulangkali, bukan hanya bulan ini. Malah biasa anggota melakukan perjalanan dinas dengan uang sendiri dan diurus kemudian setelah pulang,” beber Wakil Ketua Komisi III Suprapto Dg Situru, kepada wartawan kemarin (12/4/2010).
Malah Suprapto sempat menegur salah seorang staf Setwan dan meminta menyampaikan ke Sekwan atau Kabag Keuangan persoalan tersebut. “Kasih tahu Ibu Helmy (Kabag Keuangan), jangan biasakan tertunda-tunda seperti ini,” ujar politisi PAN itu gusar.
Setelah staf tersebut berlalu, Suprapto menyatakan pada wartawan, ia terpaksa mengungkapkan itu karena prihatin dengan kinerja Setwan. “Ini bukan sekadar persoalan uang, tapi menyangkut kinerja Setwan yang kurang optimal. Mereka harusnya tahu, kalau hari H bulan B, ada jadwal pimpinan atau anggota Deprov keluar daerah. Sudah menjadi tugas mereka mengurus administrasi dan keuangannya. Bukan seperti ini, sering lambat. Malah sering kosong saat perjalanan dinas harus dilakukan,” ungkapnya.
Selain mengacu pada jadwal yang telah disusun Badan Musyawarah (Bamus), biaya perjalanan dinas merupakan hak yang melekat pada pimpinan dan anggota Deprov sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang kedudukan protokoler dan keuangan anggota DPRD.
“Jika seperti ini terus, tugas anggota Deprov terganggu dan kesalahan itu ada di Setwan,” tegasnya.
Beberapa anggota Deprov yang dikonfirmasi membenarkan pernyataan Suprapto. “Benar, uang SPPD sering lambat dan ini jadi perbincangan teman-teman,” ujar mereka.
Kabag Keuangan Setwan Helmy Darawia yang dikonfirmasi, tidak membantah pernyataan Suprapto. Menurut Helmy, keterlambatan itu tidak berlangsung lama. “Biasa cuma tiga hari dan paling lama satu minggu,” katanya.
Keterlambatan itu lanjut Helmy, dikarenakan permasalahan administratif. Biasanya uang perjalanan dinas belum bisa dicairkan, karena laporan sebagian anggota Deprov yang melakukan perjalanan dinas sebelumnya belum masuk atau selesai. “Biasanya karena laporan perjalanan sebelumnya belum selesai. Sebaiknya untuk masalah ini, bisa dihubungi langsung Pak Sekwan. Saya tidak bisa berkomentar banyak, karena secara etik ada atasan saya dan beliau memahami masalah ini,” ungkap Helmy. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya