Polda Didesak Periksa PD Sulteng

-
PALU, MERCUSUAR - Lembaga Informasi Keuangan dan Pembagunan daerah (Lipkada), mendesak Polda segera melakukan pengusutan dugaan penyimpangan dana sumbangan pihak pengelolaan kayu ebony pada Perusahaan Daerah (PD) Sulteng.
“Polda harus memeriksa Dirut PD Sulteng soal sumbangan pihak ketiga dari pengusuran faktur izin olahan (Fako) ebony Rp5,4 miliar. Selain itu perlu dilakukan audit, karena terindikasi korupsi,” kata Direktur Lipkada Andi Ridwan, kemarin (28/3/2010).
Dikatakan Andi, pemanfaatan stock opname kayu ebony sebesar 1.800 meter kubik dari 2.400 meter kubik berdasarkan izin Menhut dengan surat Nomor S.140/Menhut-VI/2009 tanggal 3 Maret 2009. Hingga Februari 2010, pemanfaatan kayu ebony terealisasi 1.800 meter kubik yang biaya izin Fakonya Rp9.145.000 permeter kubik. Sehingga jika 1.800 meter kubik dikali dengan Rp9.145.000 menghasilkan Rp16.461.000.000.
“PD Sulteng menerima langsung Rp6,8 juta per meter kubik. Dengan demikian uang yang dikelola PD Sulteng dari fako Rp6,8 juta kali 1.800 meter kubik, mencapai Rp12,24 miliar,” urainya. Andi juga menilai, PD Sulteng telah melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana pihak yang berhak mengeluarkan Fako adalah yang memiliki izin pengolahan kayu (IPK). “PD Sulteng tidak memiliki IPK kayu ebony. Olehnya tidak berhak mengeluarkan Fako,” katanya.
Mantan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Muharram Nurdin yang ditemui di Fraksi PDIP akhir pekan kemarin, juga menegaskan tidak ada penerimaan daerah dari PD Sulteng selain Rp700 juta. “Dalam dokumen pembahasan APBD 2010 yang sempat saya ikuti bagian awal, tidak disebutkan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari PD Sulteng. Yang ada Rp700 juta untuk tahun 2009 dan proyeksi tahun 2010, Rp1 miliar,” terangnya.
Terungkapnya kasus sumbangan pihak ketiga PD Sulteng yang belum disetor lanjut Muharram, sangat menarik dan harus ditelusuri lebih jauh. “Kalau betul, itu menarik dan harus diungkap secara transparan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Deprov menengarai ada ketidakberesan manajemen Perusahaan Daerah (PD) Sulteng. Pasalnya hingga kini keberadaan sumbangan pihak ketiga dari pengolahan kayu Ebony sebesar Rp5,4 miliar, tidak diketahui dan dilaporkan dalam penerimaan daerah.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna Deprov dengan agenda pendangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng, PD Sulteng dan PT Asuransi Bangun Askrida, kemarin (26/3/2010).
Fraksi PAN melalui jurubicaranya Asghar Djuhaepa, mempertanyakan keuntungan dan sumbangan pihak ketiga dari pemanfaatan dana izin kayu ebony tebangan lama sebesar 1.800 meter kubik dari 2.400 meter kubik yang diizinkan Menhut melalui surat Nomor S.140/Menhut-VI/2009 tanggal 3 Maret 2009.
Menurut Asghar, sesuai laporan manajemen PD Sulteng di hadapan komisi II, beberapa waktu lalu, menyebutkan, hingga Februari 2010, terealisasi sebesar 1.800 meter kubik yang biaya izin fakonya sebesar Rp9.145.000 permeter kubik. Sehingga jika 1.800 meter kubik dikali dengan Rp9.145.000 maka akan menghasilkan Rp16.461.000.000.
Masih menurut Asghar, dari dana sebesar Rp16 miliar lebih tersebut dibagi kedalam 8 komponen berbeda yang terdiri dari sumbangan pihak ketiga, keuntungan PD Sulteng, biaya operasional PD Sulteng, PSDH dan dana reboisasi. Kemudian, honor tim terpadu, monitoring dan laporan serta penerbitan fako. Pembagian ini katanya berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh PD Sulteng sendiri.
“Sumbangan pihak ketiga Rp3 juta per meter kubik. Jika dikalikan 1.800 meter kubik yang telah dikelola, ada Rp5,4 miliar dana sumbangan pihak ketiga yang terkumpul. Namun dalam realisasi penerimaan daerah dari PD Sulteng tahun 2009, hanya Rp700 juta. Dikemanakan Rp5,4 miliar itu? PD Sulteng perlu transparan soal ini,” kata Asghar.
Kepala Pemegang Kas Daerah (PKD) Rudi Dewanto yang dikonfirmasi atas setoran penerimaan APBD 2009 dar PD Sulteng, enggan menjelaskannya. Dikatakan Rudi, dirinya agak kesulitan mencari data penerimaan dari PD Sulteng, karena banyaknya arsip dari masing-masing SKPD. “Agak sulit mencarinya, sebaiknya dikonfirmasi langsung PD Sulteng,” sarannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya