PD Sulteng Hanya Setor Rp1 Miliar!

-
PALU, MERCUSUAR-Meski Perusahaan Daerah (PD) Sulteng dan Dinas Kehutanan menyangkal data pemanfaatan kayu ebony DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, anggota Komisi II Asghar Ali Djuhaepa tetap mempertanyakan sumbangan pihak ketiga yang seharusnya disetor PD Sulteng. PD Sulteng mengklaim menyetor pendapatan Rp1 miliar pada tahun 2009.
“Apanya yang dibantah, saya kira jelas SK Gubernur soal pemanfaatan kayu ebony. PD Sulteng buka saja semua secara transparan supaya masyarakat tahu dan menilainya. Buka saja supaya tidak ada polemik,” ujar Asghar via Ponsel kemarin (30/3/2010).
Dalam dokumen APBD secara gamblang dinyatakan kontribusi pendapatan PD Sulteng yang disetor ke kas daerah Rp700 juta. “Uang lainnya dikemanakan? Ini yang menjadi tanda tanya anggota Deprov,” kata Asghar.
Jika benar PD Sulteng telah menyetor pendapatan Rp1 miliar pada tanggal 2 Januari 2010, maka tetap menjadi pertanyaan. Pasalnya, PD Sulteng pada saat bersamaan menyatakan menerima sumbangan pihak ketiga dari pemanfataan kayu ebony sekira Rp2 miliar. “Berapapun sumbangan pihak ketiga, harus disetor ke kas daerah. Uang itu terpisah dari keuntungan PD Sulteng, karena sesuai SK Gubernur telah diberikan keuntungan dan biaya operasional dari pemanfaatan kayu ebony,” jelasnya.
Sebelumnya Dinas Kehutanan Sulteng menyatakan, berdasarkan hasil pengukuran dan laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, realisasi penjualan kayu Ebony di kedua daerah itu pada tahun 2009 adalah 1.089, 5852 meter kubik. Bukan 1.800 meter kubik sebagaimana yang ditudingkan Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Asghar Djuhaepa beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Nahardi yang dihubungi Senin (29/3), mengatakan, rincian penjualan kayu ebony di kedua daerah tersebut masing-masing 264,2637 meter kubik untuk penjualan kayu ebony di Kabupaten Donggala dan 825,3215 meter kubik untuk penjualan kayu ebony di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia mengatakan, masalah ini juga telah diketahui tim pengendali tata niaga ebony, yang dibentuk Gubernur Sulteng.
Sumber di PD Sulteng juga mempertanyakan data yang disampaikan Asghar Ali Djuhaepa, itu. Kata sumber, akumulasi penjualan kayu ebony selama tahun 2009 mencapai 1.089 meter kubik, inilah yang kemudian dikalikan dengan sumbangan pihak ketiga senilai Rp3 juta per meter kubik.
Setelah dibagi dengan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Provinsi mendapat hak Rp2.000.030.773,350 dari penjualan itu. Sisanya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendapat bagian Rp1.237.982.000,25. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Donggala tidak menerima bagian penjualan karena tidak mengusulkan sumbangan kepada pemerintah provinsi.
PD Sulteng sebagai pelaksana tata niaga juga mendapat keuntungan dari penjualan ini. Target penerimaan tahun 2009 juga sudah sesuai yakni Rp1 miliar. Sampai Desember 2009, omsetnya sudah dihitung Rp1 miliar, tapi baru dibayar penuh pada 2 Januari 2010.
Tata niaga ebony di Sulteng ini diatur berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor: 180/374/RO.HUK-GST/2009. Dalam SK ini Gubernur juga menetapkan biaya izin faktur kayu olahan (Fako) ebony seharga Rp9.103.000 per meter kubik, bukan Rp9.145 .000 sebagaimana yang ditudingkan.
Untuk tata niaga ebony, mulai dari pengangkutan kayu di Parigi dan Donggala serta penjualan senantiasa diketahui Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah. Sementara setiap akhir bulan, laporan Mutasi Kayu (LMK) ebony itu disampaikan pula kepada Kapolda dan Kajati Sulteng. TMU/DAR

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya