Gubernur Terlibat ‘Sunat’ Gaji PNS

-
PALU, MERCUSUAR – Gubernur HB Paliudju ternyata disebut ikut mengetahui (terlibat) pemotongan gaji seluruh PNS di Sulawesi Tengah untuk pembelian kalender Festival Maulid Nusantara (FMN). Tak tanggung-tanggung itu pengakuan Ketua Pelaksana Harian Festival Maulid Nusantara (FMN), Baharuddin HT ke Koran ini.
Kata Plt Sekdaprov itu, bahwa ide awal pembuatan kalender FMN berasal dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Beringin bekerjasama dengan Biro Infokom dan Protokoler Pemprov Sulteng. “Koperasi Beringin yang punya ide kreatif ini, sementara Biro Infokom yang mengkreasikan foto-foto dan desain gambarnya. Tidak mungkin pihak koperasi yang melakukan itu, kami hanya menyediakan permodalannya,” kata Baharuddin yang juga Plt Sekdaprov Sulteng itu, dari balik Handphone-nya (28/3/2010).
Disinggung soal pemotongan gaji PNS sebagai kompensasi harga kalender FMN yang dinilai Anggota Deprov, Irwanto Lubis melanggar hukum, menurut Baharuddin HT hal tersebut tidak bermasalah, karena ada surat pengantar dari Gubernur untuk pemotongan gaji PNS tersebut.
“Harga pemotongan dari Kota Palu sampai ujung Banggai Kepulauan (Bangkep) tetap sama, yakni Rp15 ribu. Harga itu untuk biaya penggantian ongkos pembuatan kalender. Dari mana saya ambil dana penggantiannya kalau bukan dari situ (pemotongan gaji. Red) dan itu didukung dengan surat pengantar Gubernur,” terangnya.
Dia menambahkan pengadaan kalender itu, sekedar untuk mempromosikan kegiatan FMN dan koperasi Beringin saja, bukan untuk mengambil keuntungan. “Kalau orang lain, untuk harga kalender seperti itu, harganya bisa sampai Rp100 ribu. Ini hanya Rp15 ribu saja, hanya diperuntukan promosi saja,” tukasnya.
Sebelumnya, Baharuddin mengungkapkan kenyataan di lapangan, pengadaan kalender, tidak sesuai perhitungannya, atau pihaknya malah rugi. Karena tidak memperhitungkan biaya distribusi dan pembayaran uang lelah kepada para pegawai yang mendistribusikan kalender tersebut.
Sebelumnya, mantan Kepala Biro Infokom dan Protokoler Setdaprov, Irwan Lahace mengaku pengadaan kalender FMN itu dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan publikasi agenda nasional tersebut ke daerah kabupaten/kota. “Ide ini, karena di Infokom ada Bidang Publikasi dan Penerangan yang dipimpin Pak Rustam, dimana kalender ini diarahkan untuk publikasi dan sosialisasi semata,” kata Karo Kesra Setdaprov.
Menurutnya, yang mesti dipermasalahkan dan ditelusuri, adalah menggelembungnya pemotongan gaji PNS dari Rp15 ribu menjadi Rp50 ribu, seperti yang diberitakan sebelumnya. “Yang substansial dan perlu dipertanyakan adalah penarikan uang kalender sampai Rp50 ribu itu,” tukasnya. TMU/STY

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya