Dana Bagi Hasil Rp1,38 M Belum Diserahkan

-
PALU, MERCUSUAR - Dana bagi hasil tahun anggaran 2009 dari provinsi ke kabupaten, hingga kini belum direalisasikan. Sekira Rp1,38 miliar dana bagi hasil untuk kabupaten Donggala, belum diserahkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov).
Belum diserahkannya dana bagi hasil diungkapkan juru bicara panitia khusus (Pansus) hasil reses anggota DPRD Provinsi (Deprov), Suryawati Hosari, dalam rapat paripurna kemarin (15/4/2010).
Diungkapkan politisi PDS yang akrab disapa Memey itu, selain Donggala, kabupaten lain yang realisasi dana bagi hasil menyeberang tahun 2010, adalah Buol.
“Realisasi dana bagi hasil 2009, sebagian besar menyebrang tahun 2010. Hal itu sangat berpengaruh pada program kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Deprov dari daerah pemilihan (Dapil) Donggala Lukman Us Heba, yang ditemui usai rapat paripurna menyatakan, dana bagi hasil yang belum diterima Donggala adalah dana bagi hasil penerimaan pajak bahan bakar bermotor (PBKB) bulan Desember 2009 sebesar Rp580.513.623 dan penerimaan biaya balik nama kendaraan sebesar Rp799.142.628.
“Selain itu penerimaan pajak kendaraan di atas air dan biaya balik nama sebesar Rp627 ribu,” papar anggota Komisi II dari Partai Gerindra itu, di ruang kerjanya.
Lukman mengingatkan Pemprov, untuk segera merealisasikan dana bagi hasil tersebut, mengingat dana tersebut berpengaruh secara langsung pada proses pembangunan di kabupaten Donggala.
“Dana tersebut harusnya masuk dalam struktur APBD 2010 pada pos penerimaan. Jika dana tersebut masuk tepat waktu, dapat digunaan untuk membiayai program pembangunan atau kebutuhan masyarakat Donggala. Saya kira Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan harus secepatnya merealisasikannya,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi II lanjut Lukman, realisasi dana bagi hasil untuk kabupaten sering menyebrang tahun. Untuk itu Pemprov perlu melakukan evaluasi sistem dan tatakerja instansi teknis yang berkaitan langsung dengan dana bagi hasil tersebut.
“Perlu dicarikan cara atau metode yang tepat, agar dana bagi hasil tidak menyebrang tahun atau paling lambat Januari pada awal pelaksanaan APBD, telah bisa direalisasikan,” saran Lukman.
Beberapa waktu lalu pada diskusi terbatas redaksi Mercusuar, mantan anggota Deprov, Helmy D Yambas, mengatakan, lambatnya bagi hasil pajak ke kas daerah kerap menimbulkan masalah dalam struktur anggaran pemerintah kabupaten. Selama 17 tahun ia menjadi wakil rakyat di Deprov, keterlambatan dana bagi hasil dikelukan Pemkab setiap tahunnya.
“Kenapa selalu terulang seperti itu? Kami di Deprov sering mengingatkan Pemprov soal keluhan Pemkab ini, karena setiap reses selalu ditanyakan. Bahkan Deprov menanyakan jasa giro dana bagi hasil ini,” aku Helmy.
Kedepan kata Helmy, publik harus melakukan control secara ketat atas kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah dan bahkan mengetahui nomor-nomor jasa giro.” Ini penting di ketahui masyarakat dalam proses transparansi dan dijamin UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik,” tegasnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya